- Lima posisi eselon II dibuka
- Pendaftaran daring 20‑3 Oktober 2026
- Persyaratan meliputi PNS berpendidikan S1, pengalaman minimal lima tahun
WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Subang mengumumkan dimulainya proses seleksi terbuka untuk mengisi lima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) setara eselon II. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring mulai tanggal 20 Oktober hingga 3 November 2026 melalui portal ASN Karier Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kelima posisi yang akan diisi meliputi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Inspektur Inspektorat Daerah, serta Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan. Mekanisme seleksi bersifat terbuka dan kompetitif, menargetkan pegawai negeri sipil (PNS) dari kementerian, lembaga, Pemerintah Kabupaten Subang, serta pemerintah kabupaten/kota se‑Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Calon peserta wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan kualifikasi, antara lain:
- Beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu serta berkomitmen kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Berstatus PNS pada instansi yang diizinkan mengikuti seleksi.
- Memiliki ijazah minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D‑IV).
- Menguasai kompetensi teknis, manajerial, dan sosial‑kultural sesuai standar jabatan yang dilamar.
- Memiliki pengalaman kerja yang relevan selama paling sedikit lima tahun secara kumulatif.
- Pernah menjabat sebagai administrator setara eselon III.a atau III.b, atau sebagai fungsional jenjang ahli madya, dengan masa jabatan minimal dua tahun.
- Tidak berusia lebih dari 56 tahun pada saat pengangkatan.
- Menempati pangkat atau golongan ruang paling rendah Pembina (IV/a).
- Memiliki nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) minimal “baik” selama dua tahun terakhir.
- Bersedia menandatangani pakta integritas serta memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, bebas narkoba.
- Tidak memiliki catatan hukuman disiplin atau pidana, serta tidak terlibat dalam partai politik atau pernah menjadi calon legislatif.
- Telah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau setara.
- Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- Menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta Laporan Hasil Kegiatan (LHKPN) atau Laporan Hasil Kegiatan ASN (LHKASN) tahun 2025.
Untuk jabatan Inspektur Inspektorat Daerah, panitia menekankan keutamaan bagi pelamar yang memiliki kompetensi, pendidikan, atau pelatihan khusus di bidang pengawasan, yang harus dibuktikan dengan sertifikat resmi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Seluruh dokumen administrasi harus diunggah dalam format PDF melalui sistem online BKN, termasuk surat lamaran bermaterai elektronik. Calon yang memenuhi kriteria akan diproses lebih lanjut sesuai jadwal seleksi yang telah ditetapkan.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat