Poin Penting
  • Sebanyak 56 desa di Kabupaten Bandung memperoleh alokasi bonus produksi panas bumi senilai Rp40 miliar
  • Porsi 60 persen dari total dana diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar
  • Penyaluran dana tahun 2026 memakai mekanisme Bantuan Keuangan Khusus langsung ke kas desa

WartaPurwakarta - Sebanyak 56 desa di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dipastikan menerima kucuran bonus produksi panas bumi senilai Rp40 miliar dari pemerintah daerah setempat. Dari total pagu anggaran tersebut, porsi terbesar yakni 60 persen diprioritaskan guna mempercepat pembangunan sarana infrastruktur serta mendongkrak kualitas layanan dasar warga.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan di Bandung pada Selasa bahwa penentuan besaran nilai serta porsi dana itu berlandaskan kajian paling anyar, agar pemanfaatannya tepat sasaran dan menjawab kebutuhan mendesak di setiap desa penerima.

"Proporsi jumlah alokasi Rp40 miliar dan porsi 60 persen untuk infrastruktur Itu berdasarkan hasil kajian yang terbaru. Saya berharap penerima manfaat dari DBH Panas Bumi ini harus betul-betul dilaksanakan sesuai kebutuhan," katanya.

Di samping pembenahan fasilitas fisik, dana bagi hasil sektor panas bumi ini dirancang untuk membiayai penguatan sektor pendidikan, perbaikan layanan medis, program penanggulangan kemiskinan, hingga intervensi penurunan kasus stunting di tiap kawasan. Guna memberikan kepastian payung hukum dalam mekanisme penyaluran dan pemanfaatannya, regulasi baru berupa Peraturan Bupati (Perbup) segera diterbitkan oleh Pemkab Bandung.

"Nanti kita buatkan Peraturan Bupati (Perbup) yang terbaru. Nanti kita terbitkan," katanya.

Dadang menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepala desa yang memperoleh alokasi tersebut agar tidak menunda penyusunan rencana kerja. Langkah ini ditekankan supaya penyerapan anggaran dapat berjalan optimal dan seluruh program kerja tuntas sebelum akhir Desember 2026.

"Maka ini harus betul-betul dikaji secara komprehensif. Para kepala desa harus segera merencanakan, sehingga pelaksanaannya bisa maraton dan segera selesai," ujarnya.

Mengenai mekanisme pencairan pada 2026, pemkab menerapkan skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Melalui sistem ini, anggaran langsung ditransfer ke rekening kas pemerintah desa untuk dieksekusi secara mandiri berdasarkan rencana yang telah dibuat.

"Anggarannya langsung diserahkan ke desa dan desa langsung melaksanakannya. Dan tetap pelaporannya langsung ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung," tuturnya.

Adapun puluhan desa penerima manfaat tersebut tersebar di enam kecamatan, yakni Ibun, Kertasari, Pangalengan, Ciwidey, Pasirjambu, serta Rancabali. Pemkab Bandung juga memastikan alokasi bonus produksi panas bumi kembali disalurkan kepada desa-desa tersebut pada tahun anggaran 2027 mendatang.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat