Poin Penting
  • Bupati Bandung menekankan pencegahan korupsi harus dimulai dari tahap perencanaan dan penyusunan program desa
  • Anggaran bantuan keuangan dan bagi hasil untuk desa pada 2026 mencapai Rp944,39 miliar dengan realisasi penyaluran 57,98 persen
  • Seminar pencegahan korupsi diikuti 841 peserta meliputi camat, kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD

WartaPurwakarta - Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tengah mengupayakan penguatan tata kelola keuangan di tingkat desa. Pemerintah daerah setempat mengimbau seluruh aparatur pemerintahan desa agar mengoptimalkan efisiensi belanja sekaligus memperketat perencanaan pembangunan, khususnya menjelang penyesuaian fiskal daerah pada 2026.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pada Selasa bahwa upaya pencegahan korupsi semestinya dilakukan sejak tahap paling awal, yakni saat penyusunan program dan perencanaan anggaran. Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan wajib memiliki landasan kebutuhan yang jelas, perhitungan biaya yang terukur, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.

"Selama para kepala desa, sekretaris desa, dan BPD (Badan Perwakilan Desa) paham bagaimana membuat suatu rencana, mulai dari apa yang direncanakan, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan sebagainya, dan selama itu sesuai, tidak usah takut. Yang perlu dihindari adalah praktik-praktik yang menyimpang," katanya.

Dadang menerangkan bahwa perencanaan pembangunan perlu berpijak pada kebutuhan riil warga yang dijaring melalui musyawarah berjenjang, mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, hingga kabupaten. Mekanisme ini bertujuan agar alokasi dana tidak terserap untuk program yang bukan prioritas utama.

Selain itu, setiap kegiatan pembangunan diwajibkan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengacu pada standar harga yang ditetapkan pemerintah daerah. Evaluasi terhadap RAB tersebut dilakukan setiap tahun guna memastikan pelaksanaan pembangunan tetap terkendali sesuai rencana awal.

Merujuk data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II, pagu Dana Desa untuk Kabupaten Bandung pada 2025 tercatat sebesar Rp396,18 miliar yang didistribusikan kepada 270 desa. Di samping itu, Pemkab Bandung juga menggelontorkan total bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan sekitar Rp1,04 triliun pada tahun yang sama.

Memasuki 2026, anggaran bantuan keuangan dan bagi hasil yang dialokasikan untuk desa mencapai Rp944,39 miliar. Berdasarkan Dashboard Sistem Informasi Desa (SIDESA) Kabupaten Bandung, realisasi penyaluran dana tersebut hingga Minggu (18/10) telah mencapai Rp547,60 miliar atau setara 57,98 persen dari total anggaran.

Bupati Dadang juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan sejak fase perencanaan. Koordinasi dengan Inspektorat serta pemanfaatan sistem informasi pemerintahan yang terhubung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bagian dari strategi tersebut.

"Inspektorat akan lebih sering turun ke tingkat desa untuk melakukan pengawasan. Pak Kades, jangan segan-segan. Kalau ada informasi tentang desa A, misalnya, Irban langsung turun tangan dan diperbaiki semuanya," ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Supardian menilai bahwa pemangkasan anggaran desa yang cukup signifikan perlu direspons dengan peningkatan efisiensi belanja. Langkah konkretnya adalah memilih program yang tepat sasaran, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Supardian menambahkan, seminar yang digelar bekerja sama dengan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat tersebut dihadiri 841 peserta. Mereka terdiri atas 31 camat serta masing-masing 270 kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat