- Lahan tempat bangunan mewah Lapas Cibinong berdiri merupakan aset Pemkab Bogor yang dipinjampakaikan, bukan dihibahkan
- Sepuluh bangunan berisi fasilitas khusus di kompleks lapas telah diratakan menggunakan alat berat pada 30 September 2026
- Hasil pemeriksaan sementara Kemenimipas menunjukkan bangunan tersebut didirikan secara swadaya tanpa menggunakan APBN dan tidak tercatat sebagai Barang Milik Negara
WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa lahan yang selama ini digunakan untuk mendirikan bangunan mewah di kompleks Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong merupakan aset milik pemerintah daerah. Penegasan ini sekaligus membantah anggapan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada pihak lapas.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan oleh Lapas Cibinong dilakukan melalui skema pinjam pakai. Mekanisme ini bermula dari permohonan resmi yang disampaikan pihak lapas pada Juni 2026.
"Prinsipnya kita sudah menyetujui. Tidak ada hibah dari kita, tidak ada," tegas Ajat di Cibinong, Rabu (30/9/2026).
Ajat merinci bahwa proses administratif pemanfaatan lahan melewati beberapa tahap. Lapas Cibinong lebih dulu mengirimkan surat permohonan pinjam pakai tanah pada 6 Juni 2026 dengan nomor WP.11.PAS-UM.01.01-2747. Pemkab Bogor kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pinjam Pakai Nomor 500.17.3.1/857-BPKAD tertanggal 28 Juli 2026. Kesepakatan kedua belah pihak selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 500.17.2/586-BPKAD yang ditandatangani pada 13 Agustus 2026.
Melalui skema tersebut, kepemilikan lahan tetap berada di tangan Pemkab Bogor. Setelah seluruh bangunan di atasnya dirobohkan, kawasan itu masih bisa digunakan kembali oleh Lapas Cibinong sesuai ketentuan dalam perjanjian yang berlaku.
Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menemukan keberadaan 10 bangunan yang dijuluki "apartemen" di dalam kompleks Lapas Cibinong. Bangunan tersebut dilengkapi beragam fasilitas khusus, mulai dari perabotan, peralatan elektronik, sarana kebugaran, hingga sejumlah konstruksi yang belum rampung. Proses pembongkaran menggunakan alat berat dilaksanakan pada Rabu (30/9/2026) dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Secara terpisah, Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, bangunan tersebut didirikan secara swadaya. Pembangunannya tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). Kemenimipas saat ini masih menelusuri lebih jauh bagaimana bangunan itu dapat berdiri dan difungsikan di dalam lingkungan lapas.
Sumber: Info Indonesia - Jawa Barat