- Pemkab Kuningan membuka layanan pengaduan kekerasan bernama Kusappa Dilann yang bisa diakses langsung maupun digital
- Pengaduan digital tersedia melalui web dan WhatsApp di nomor 0821-1689-0831
- Setiap laporan ditangani melalui lima tahapan mulai dari penerimaan pengaduan hingga pendampingan dan pemantauan korban
WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menghadirkan kanal pengaduan bagi korban kekerasan dari kalangan perempuan, anak, serta penyandang disabilitas lewat program inovasi bernama Kuningan Sahabat Perlindungan Perempuan dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan (Kusappa Dilann). Layanan ini dapat dijangkau baik secara tatap muka maupun melalui platform digital.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan, Apip Ropi'i, menerangkan bahwa program tersebut dirancang guna mempermudah korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
"Melalui Kusappa Dilann, pemerintah daerah berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, tepat, dan memperhatikan kebutuhan khusus setiap korban, termasuk penyandang disabilitas," katanya di Kuningan, Minggu.
Apip menambahkan, tiga prinsip utama menjadi landasan layanan ini, yaitu aksesibilitas, inklusivitas, dan responsivitas. Ketiga prinsip tersebut diterapkan supaya setiap korban memperoleh penanganan yang selaras dengan situasi yang dihadapinya.
Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Kuningan, Adhiani Koesman, menjelaskan bahwa warga memiliki dua opsi untuk melaporkan kasus kekerasan. Pertama, datang langsung ke kantor UPTD PPA. Kedua, memanfaatkan jalur digital yang telah disediakan.
"Untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan, kami menyediakan pengaduan secara langsung maupun melalui saluran digital," ujarnya.
Adhiani merinci bahwa pengaduan secara digital bisa dilakukan melalui layanan berbasis web serta WhatsApp UPTD PPA di nomor 0821-1689-0831. Setiap laporan yang diterima kemudian diproses melewati lima tahapan penanganan, meliputi penerimaan pengaduan, asesmen awal, penentuan kebutuhan layanan, tindak lanjut atau rujukan, serta pendampingan dan pemantauan terhadap korban.
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, mengimbau masyarakat, terutama keluarga korban, agar tidak menyembunyikan kasus kekerasan. Menurut dia, pelaporan sangat diperlukan supaya setiap kasus bisa ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami harus meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai kasus kekerasan dibiarkan karena dapat menimbulkan korban lainnya," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Tuti menegaskan bahwa pengawasan terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga dan masyarakat. Hal ini berlaku di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ia juga mendorong warga agar berani menyampaikan informasi bila mengetahui adanya tindak kekerasan sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
Melalui Kusappa Dilann, pihak Pemkab Kuningan menyediakan mekanisme pelaporan yang mengakomodasi kebutuhan khusus korban, termasuk akses layanan bagi penyandang disabilitas.
"Penanganan laporan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah dan kepolisian sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing," ucap dia.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat