Poin Penting
  • Perjanjian pengelolaan kawasan Sari Ater antara Pemkab Subang dan PT Sari Ater berakhir pada Juni 2027
  • Bupati Subang menuntut keterbukaan pembagian dividen, kepastian setoran pajak, dan kursi direksi bagi pemda
  • Keterwakilan di jajaran direksi dinilai krusial guna mengawasi pembukuan mengingat sebagian besar lahan merupakan milik daerah

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Subang mendesak perombakan mekanisme kerja sama pengelolaan kawasan wisata Sari Ater agar berlangsung lebih transparan, menyusul masa kontrak kemitraan yang akan rampung pada Juni 2027.

Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menegaskan pihaknya enggan terus berada di posisi pasif yang sekadar menerima lembar laporan pembukuan tahunan. Pemerintah daerah menetapkan tiga syarat mendasar yang wajib dipenuhi dalam tata kelola ke depan, mencakup kepastian porsi dividen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penempatan utusan pemda dalam struktur direksi, serta keteraturan setoran pajak.

Langkah tegas tersebut diambil lantaran Sari Ater merupakan aset bernilai strategis yang sebagian besar luas lahannya tercatat milik Pemkab Subang. Transparansi manajemen dinilai mutlak demi menjamin kontribusi nyata bagi kas daerah maupun masyarakat luas.

“Karena Pemda Subang ini punya banyak aset sebetulnya, Sari Ater ada aset juga,” kata Reynaldy dalam podcast Bincang-bincang Pasundan yang tayang pada Jumat (18/9/2026).

Menyangkut mitra pengelola, Reynaldy menyatakan tidak mempersoalkan apakah kerja sama nantinya diperpanjang bersama PT Sari Ater atau dialihkan ke badan usaha lain. Pemerintah daerah dipastikan tidak memiliki tendensi terhadap korporasi tertentu.

“Ekspektasi saya, saya tidak melihat perusahaan mau dilanjutkan Sari Ater pada nantinya atau mau perusahaan yang lain, saya tidak punya kepentingan sedikit pun,” ujarnya.

Fokus utama pemkab berpusat pada kepastian skema bagi hasil yang adil dan transparan.

“Kepentingan saya hanya satu, saya ingin ketika nanti ada yang mengelola Sari Ater pembagian dividen harus jelas,” tegasnya.

Di samping persoalan deviden, keberadaan delegasi pemerintah daerah di tingkat pembuat keputusan operasional dianggap mendesak. Reynaldy berpendapat, ketiadaan wakil pemda di jajaran pimpinan perusahaan selama ini membuat pengawasan atas aset tanah milik daerah menjadi sangat terbatas.

“Kedua, saya tidak mau seperti sekarang yang kita tidak punya direksi di dalamnya. Karena mau tidak mau lahan Pemda di situ salah satu lahan yang sangat besar,” jelasnya.

Ia menegaskan ketiga aspek tersebut merupakan hal mendasar yang tidak dapat ditawar oleh pemerintah daerah.

“Makanya saya sampaikan, satu yang tidak bisa dikompromi saya minta pembagian PAD yang jelas, kedua saya minta dewan direksi di dalamnya, ketiga pembayaran pajak harus jelas,” terang Reynaldy.

Keberadaan perwakilan pemda pada kursi direksi juga ditujukan untuk memantau perputaran kas dan sistem akuntansi secara langsung. Reynaldy menilai pengawasan internal sangat dibutuhkan agar laporan yang diterima tidak sebatas formalitas di atas kertas.

“Keuangan, pembukuan dan lain-lain harus diketahui oleh direksi yang disimpan di sana,” katanya.

Reynaldy mengungkapkan sistem yang berjalan selama ini belum memberi ruang kontrol yang efektif bagi pemkab, sebab pemerintah hanya disodori berkas rekapitulasi setiap akhir tahun tanpa akses verifikasi mendalam.

“Yang ada sekarang kita dapat laporan saja setiap akhir tahun, tapi kan kita tidak bisa memastikan karena tidak ada direksi di dalamnya,” tuturnya.

Masa berlaku nota kesepakatan pemanfaatan kawasan wisata Sari Ater antara Pemkab Subang dengan PT Sari Ater sendiri akan resmi berakhir pada Juni 2027.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat