- Seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Subang ditargetkan wajib menerapkan KKPD pada 2027
- Transaksi digital lewat KKPD ditujukan untuk memangkas potensi penyimpangan anggaran serta mendorong serapan produk UMKM lokal
- Implementasi bersandar pada payung hukum Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 dan Perbup Subang Nomor 4 Tahun 2024
WartaPurwakarta - Seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ditargetkan beralih menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada 2027. Skema pembayaran nontunai ini digulirkan guna memperkuat akuntabilitas pengeluaran kas daerah, memangkas durasi transaksi operasional kantor, sekaligus menutup celah potensi penyalahgunaan anggaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Rona Mairansyah, menegaskan bahwa penerapan kartu kredit pemerintah daerah bukan lagi instrumen opsional, melainkan keharusan bagi setiap unit kerja sesuai mandat regulasi yang berlaku. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan sosialisasi implementasi belanja daerah melalui Kartu Kredit Pemerintah/Kartu Kredit Indonesia, Selasa (13/10/2026).
“Ini salah satu solusi dengan adanya KKPD. Kami bertekad pada 2027 semuanya wajib melaksanakan KKPD,” ujarnya.
Rona memaparkan, pemanfaatan KKPD merupakan bagian tak terpisahkan dari modernisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah berbasis digital. Pola transaksi elektronik memungkinkan pencatatan arus keluar anggaran berlangsung lebih rapi, terperinci, dan mempermudah mekanisme pengawasan maupun pelaporan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mendalami prosedur operasional kartu kredit tersebut sedini mungkin.
“Intinya, karena sudah menjadi Permendagri dan Perbup, tidak ada lagi alasan ini tidak dilaksanakan. Kita harus siap dengan metode digitalisasi dan harus menjadi pembiasaan,” kata Rona.
Rona menuturkan, ada tiga poin fundamental yang menjadi fokus dalam penerapan kebijakan ini. Pertama, penguatan keterbukaan dan akuntabilitas melalui sistem pembukuan digital. Kedua, efisiensi waktu pelunasan belanja operasional supaya agenda kerja instansi tidak tertahan oleh kendala administrasi pembayaran.
Poin ketiga difokuskan pada pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Seluruh perangkat daerah diimbau memprioritaskan pembelian komoditas dari pelaku usaha setempat melalui ekosistem pengadaan resmi yang tersedia, termasuk Bela Pengadaan dan e-katalog.
Pada kesempatan serupa, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang, Dwi Agustinus Rustandi, menyoroti pentingnya kesiapan aparatur pelaksana, terutama para operator yang memegang urusan penatausahaan keuangan dan belanja di masing-masing instansi. Kesiapan teknis para operator menjadi kunci agar integrasi sistem pada 2027 mendatang dapat berjalan tanpa kendala.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Pada 2027, kami berharap seluruh operator sudah dapat melaksanakan penggunaan KKPD dan merasakan manfaatnya dalam mendukung pelaksanaan belanja daerah,” ujarnya.
Pelaksanaan KKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang berpijak pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, kebijakan ini juga diperkuat secara teknis lewat Peraturan Bupati Subang Nomor 4 Tahun 2024 mengenai Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam APBD.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat