Poin Penting
  • 800 anak usia 6‑18 tahun di Bandung tidak bersekolah
  • Wali Kota Farhan mengandalkan program Sekolah Rakyat dan menanti hibah tanah dari Presiden Prabowo untuk kampus baru di Gedebage pada pertengahan November
  • Hanya ratusan dari total tersebut yang kini dapat ditempatkan di sekolah swasta melalui BOSDA

WartaPurwakarta - 7.800 anak berusia antara enam hingga delapan belas tahun tercatat tidak terdaftar di lembaga pendidikan formal di Bandung. Sebagian dari mereka menghabiskan waktu di rumah, bekerja, atau menjadi anak jalanan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa penanggulangan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) akan difokuskan pada pengembangan program Sekolah Rakyat.

Menurut Farhan, Sekolah Rakyat telah dijalankan oleh Kementerian Sosial di dua lokasi kota. Ia menambahkan, “Sekolah Rakyat sudah dioperasikan oleh Kementerian Sosial di Kota Bandung dan saat ini ada dua lokasi. Insyaallah, mudah-mudahan pada pertengahan November kita sudah menerima hibah tanah dari Presiden Prabowo untuk membangun satu Sekolah Rakyat lagi di Gedebage,” sambil menyampaikan harapan menerima dukungan lahan pada November mendatang.

Farhan menyoroti bahwa kegagalan anak untuk bersekolah tidak semata disebabkan kondisi ekonomi, melainkan juga kurangnya dukungan orang tua. Ia berbagi pengalaman, “Kalau ada orang tua yang tidak mendukung anaknya bersekolah, itu sudah masuk ke ranah hak anak. Saya pernah menemukan contoh dua anak yang berada di dalam toilet umum di Leuwi Panjang. Saya bertanya, 'Ibu kamu ke mana?' Mereka menjawab, 'Ibu saya sudah tidak ada.' Lalu saya bertanya lagi, 'Bapak kamu ke mana?' Dijawab, 'Sedang memulung.' Kemudian saya bertanya, 'Kamu sedang apa di sini?' Mereka menjawab, 'Tidak tahu, Pak. Saya ingin sekolah.' Akhirnya kita ambil dan kita sekolahkan. Namun, karena rata-rata usia mereka sudah di atas usia sekolah, kita masukkan ke Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Farhan mengindikasikan bahwa upaya penyerapan anak ATS melalui sekolah swasta masih terbatas. “Kemudian, ada juga pemberdayaan sekolah swasta melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk menampung anak‑anak tersebut, termasuk di madrasah dan pesantren, memang dari 7.800 ini baru ratusan yang terserap,” katanya, menegaskan bahwa mayoritas anak berusia belasan tahun belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Pendekatan yang diusulkan menekankan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyalurkan anak‑anak yang terpinggirkan ke fasilitas pendidikan yang tersedia, baik melalui Sekolah Rakyat maupun jaringan sekolah swasta yang didukung BOSDA.

Sumber: Pojok Satu