- 4 aturan bagi PKL
- Tidak ada kompensasi per Perda
- Gubernur rencanakan landmark di wilayah perbatasan
WartaPurwakarta - Pemkot Bandung bersama Satpol PP Kota dan Satpol PP Provinsi Jawa Barat melaksanakan penertiban di area Bundaran Cibiru, yang meliputi wilayah Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Panyileukan. Koordinasi lintas kecamatan tersebut dipimpin oleh Farhan, yang menyatakan, "Pelaksanaannya hasil koordinasi kami dengan keseluruhan dari dua kecamatan, Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Panyileukan, diperkuat oleh Satpol PP Kota Bandung dan dari provinsi."
Penertiban ini muncul karena Bundaran Cibiru berfungsi sebagai salah satu pintu masuk utama ke Bandung dan terletak di zona perbatasan, sehingga memerlukan pengawasan bersama antara pemerintah kota dan provinsi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga menargetkan pengembangan kawasan perbatasan dengan menambahkan elemen penanda khas, mirip dengan proyek di Kabupaten Bandung Barat dan Subang.
Mengenai pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di lokasi tersebut, Farhan menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi warga untuk berjualan, namun aktivitas perdagangan harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Ia menambahkan, "Kami tidak berani memberikan kompensasi karena berdasarkan Perda kita tidak boleh memberikan kompensasi. Tapi, kami tidak melarang untuk berdagang hanya saja dagangnya diatur ulang."
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemkot Bandung mengeluarkan empat prinsip yang harus dipatuhi oleh para pedagang:
1. Dilarang mendirikan bangunan yang bersifat permanen.
2. Dilarang menggunakan struktur semi‑permanen.
3. Pedagang wajib menjaga kebersihan area dengan menerapkan pola “datang bersih pulang bersih”.
4. Jam operasional tidak boleh melebihi dua belas jam per hari.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Farhan menegaskan kembali, "Empat prinsip ini harus dipenuhi. Tidak boleh permanen, tidak boleh semi permanen, dagangnya datang bersih pulang bersih dan operasionalnya maksimum 12 jam." Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan perbatasan yang lebih tertib dan teratur sekaligus memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi informal yang terkelola dengan baik.
Sumber: Pojok Satu