- Pemkot Bekasi menunggu juknis dan SK pusat sebelum mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu
- Wali Kota Tri Adhianto menyatakan kesiapan daerah namun menunggu regulasi teknis
- Pembiayaan belum dihitung, akan dievaluasi setelah petunjuk teknis diterbitkan
WartaPurwakarta - Pemerintah Kota Bekasi belum dapat memberikan kepastian mengenai perubahan status pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi pegawai tetap, karena prosedur pelaksanaannya masih bergantung pada petunjuk teknis dan surat keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa secara prinsip pemerintah daerah siap melaksanakan kebijakan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa langkah lanjutan tidak dapat diambil sebelum regulasi teknis menjadi acuan. “Ya tentu kita menunggu juknisnya ya, menunggu SK-nya. Yang paling utama adalah Kota Bekasi tentu siaplah ya, sami'na wa atha'na apa yang kemudian menjadi keputusan pusat, dan kita tinggal melakukan pengamalannya ya,” ujarnya pada Jumat (13/11/2026).
Tri menambahkan harapannya bahwa perubahan status kepegawaian dapat memacu peningkatan produktivitas dan kualitas kerja para pegawai. Menurutnya, kepastian jabatan harus sejalan dengan perbaikan kinerja, sehingga manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan oleh aparatur tetapi juga oleh masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik.
Mengenai pembiayaan, Pemkot Bekasi belum melakukan perhitungan terperinci. Tri menjelaskan bahwa alokasi anggaran akan ditinjau setelah petunjuk teknis mengenai mekanisme pengangkatan tersedia. “Kalau masalah pendanaan anggaran nanti kita lihat di juknisnya seperti apa,” katanya.
Dasar kebijakan perubahan status ini tercantum dalam Peraturan Menteri PANRB No. 9 Tahun 2026 tentang PPPK Paruh Waktu. Regulasi tersebut membuka peluang bagi PPPK paruh waktu untuk beralih menjadi penuh waktu dengan syarat-syarat tertentu. Namun, tidak semua pegawai akan otomatis mengalami perubahan; pemerintah tetap mempertimbangkan kapasitas keuangan, kebutuhan formasi, serta hasil evaluasi kinerja masing‑masing.
Proses administrasinya melibatkan beberapa tahap. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus mengajukan usulan kebutuhan PPPK kepada Menteri PANRB untuk mendapatkan penetapan kuota. Setelah kuota disetujui, PPK dapat mengirimkan usulan perubahan status ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN kemudian mengeluarkan pertimbangan teknis yang menjadi dasar penetapan pengangkatan sesuai aturan yang berlaku.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Mekanisme ini berlaku bagi semua instansi, baik pusat maupun daerah, yang memiliki PPPK paruh waktu. Karena tahapan tersebut masih menunggu penetapan teknis, Pemkot Bekasi belum dapat memastikan jumlah pegawai yang akan diangkat maupun jadwal realisasinya.
Sumber: Pojok Satu