- 12 rumah hangus dan 35 jiwa dari 15 KK terdampak kebakaran di Lawang Gintung RW 04 Kota Bogor
- BPBD menyiapkan bantuan sewa kontrakan maksimal Rp1,4 juta per unit selama tiga bulan dari APBD
- Perbaikan bangunan terkendala status aset milik Kementerian Pertahanan (Kopasgat) sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut
WartaPurwakarta - Pemerintah Kota Bogor menggerakkan proses pemulihan lingkungan di kawasan Lawang Gintung, RW 04, menyusul kebakaran yang menghanguskan 12 rumah dan berdampak terhadap 35 jiwa dari 15 kepala keluarga (KK). Pada Selasa, 17 November 2026, petugas gabungan bersama warga setempat melaksanakan kerja bakti untuk menyingkirkan sisa material bangunan yang terbakar.
Pembersihan puing menjadi langkah awal guna menata kembali lingkungan serta mempermudah tahapan penanganan lanjutan bagi warga yang terkena dampak musibah tersebut.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengerahkan berbagai perangkat daerah agar penanganan berlangsung secara terpadu, mencakup pembersihan lokasi hingga pemenuhan kebutuhan pokok para korban.
"Kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan penanganan dengan baik. Pemerintah hadir untuk membantu, mulai dari pembersihan puing-puing kebakaran, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, hingga menyiapkan langkah penanganan selanjutnya," ujar Jenal Mutaqin.
Sejumlah instansi dilibatkan dalam kegiatan itu, antara lain Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Unsur kewilayahan seperti pengurus RT, RW, dan warga sekitar turut bergotong royong mempercepat proses pembersihan.
Menurut Jenal, pengangkutan puing diperkirakan memakan waktu beberapa hari karena volume material yang cukup besar. Petugas Damkar yang berlokasi tidak jauh dari titik kejadian disiagakan selama proses tersebut. Personel yang diterjunkan dijadwalkan bertugas di lokasi setidaknya selama tiga hari untuk menangani sisa material kebakaran.
Selain pemulihan fisik lingkungan, Pemkot Bogor juga menyiapkan skema bantuan tempat tinggal sementara bagi warga yang kehilangan rumah. Melalui BPBD, pemerintah berencana membiayai sewa rumah atau kontrakan menggunakan anggaran APBD dengan durasi maksimal tiga bulan.
Besaran bantuan sewa yang dialokasikan mencapai maksimal Rp1,4 juta per unit, sudah termasuk pajak. Pembayaran akan dilakukan langsung kepada pemilik kontrakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) BPBD Kota Bogor, bukan diserahkan secara tunai kepada korban.
Saat ini, pihak kelurahan dan kecamatan masih mendata serta memverifikasi jumlah kepala keluarga dan rumah yang terdampak agar penyaluran bantuan tepat sasaran sesuai kondisi masing-masing warga.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di sisi lain, perbaikan bangunan yang terbakar masih memerlukan koordinasi lebih lanjut. Aset bangunan tersebut berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Kopasgat, sehingga Pemkot Bogor tidak dapat langsung melakukan rehabilitasi tanpa persetujuan dari instansi pemilik aset.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bogor menggelar rapat koordinasi di Balai Kota dengan mengikutsertakan Sekretaris Daerah, camat, Kepala Pelaksana BPBD, serta jajaran Dinas Pemadam Kebakaran. Pertemuan tersebut membahas langkah penanganan berikutnya, termasuk koordinasi dengan Kementerian Pertahanan.
Guna memenuhi kebutuhan mendesak para korban, pemerintah juga telah menyediakan posko sementara, selimut, pasokan air bersih, serta dapur umum yang dikelola oleh Dinas Sosial.
Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat