- Pemprov Jawa Barat mulai mengukur ruang milik jalan (rumija) kawasan Teras Cihampelas, Kota Bandung, untuk memastikan batas lahan dan mendata bangunan yang berpotensi ditertibkan
- Satpol PP Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar atas instruksi Gubernur Dedi Mulyadi, sementara pengelolaan aset beralih dari Pemkot Bandung ke Pemprov Jabar
- Tercatat 15 pedagang kakilima (PKL) masih aktif di Teras Cihampelas, Pemprov Jabar memproses bantuan modal usaha dan fasilitasi sewa tempat
WartaPurwakarta - Pemprov Jawa Barat mulai merealisasikan langkah awal penataan ulang kawasan Teras Cihampelas, Kota Bandung, melalui pengukuran ruang milik jalan (rumija) untuk memastikan batas lahan serta mendata bangunan yang berpotensi ditertibkan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat, Akhmad Taufiqurrachman, mengonfirmasi pengelolaan aset Teras Cihampelas telah beralih ke Pemprov Jabar dari Pemkot Bandung. Saat ini, Pemprov Jabar sedang menjalankan prosedur lelang untuk proses pembongkaran struktur layang tersebut.
Atas instruksi Gubernur Dedi Mulyadi, pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar. Kolaborasi ini untuk mencocokkan kondisi fisik lapangan dengan dokumen sertifikat lahan milik pemerintah.
"Kami bersama DBMPR mendapat tugas untuk melakukan pengukuran luas dan lebar rumija dari badan jalan," kata Akhmad, Rabu (16/9/2026).
Hasil pengukuran lapangan akan menjadi dasar utama pelaksanaan penertiban. Jika ditemukan struktur bangunan yang melanggar batas rumija, Pemprov Jabar akan menjalankan prosedur penegakan aturan secara bertahap, mulai dari sosialisasi awal hingga penerbitan surat peringatan (SP). Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi pemilik bangunan di kawasan Teras Cihampelas untuk membongkarnya secara mandiri.
"Kami akan menertibkan bangunan yang berdiri di atas rumija. Tentu kami melaksanakan sesuai prosedur dari pemberitahuan, SP1 hingga SP3. Pemilik bangunan bisa membongkar sendiri, jika tidak memiliki kesanggupan maka akan kami bantu," ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pemprov Jabar memastikan perlindungan ekonomi bagi para pelaku usaha terdampak. Berdasarkan pemutakhiran data di lapangan, tercatat ada 15 Pedagang Kakilima (PKL) yang masih aktif beroperasi di atas Teras Cihampelas. Pemprov Jabar saat ini sedang memproses alokasi bantuan modal usaha serta fasilitasi sewa tempat bagi belasan pedagang di kawasan Teras Cihampelas tersebut.
"Total PKL memang puluhan, tetapi yang aktif hanya 15. Bantuan modal dan sewa tempat sedang berproses," pungkasnya.
Sumber: Harapan Rakyat