Poin Penting
  • Pemprov Jabar merekomendasikan status siaga darurat hidrometeorologi basah mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027
  • Rekomendasi dihasilkan dari rapat koordinasi lintas lembaga melibatkan BMKG, PVMBG, dan BPBD kabupaten/kota
  • Warga diminta evakuasi mandiri segera tanpa menunggu instruksi jika tanda-tanda bencana sudah terlihat atau terdengar

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi basah untuk periode enam bulan ke depan, seiring ancaman banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang berpotensi meningkat pada musim hujan mendatang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat agar status siaga tersebut ditetapkan mulai 1 November 2026 sampai 30 April 2027. Keputusan final masih menunggu penerbitan keputusan gubernur.

"Maka dihasilkan kesepakatan yang pertama ditetapkan bahwa kita kemungkinan akan menetapkan (waktu siaga bencana), tapi nanti tunggu keputusan Pak Gubernur ya, kepgub-nya (keputusan gubernur). Kita merekomendasikan kepada Pak Gubernur untuk menetapkan siaga hidrometeorologi basah per tanggal 1 November 2026 sampai dengan 30 April 2027," ujarnya di Bandung, Kamis.

Rekomendasi itu merupakan hasil rapat koordinasi lintas instansi yang mengikutsertakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta BPBD dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Berdasarkan analisis BMKG, sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026, dengan puncaknya diperkirakan jatuh pada Februari 2027. Kondisi cuaca saat ini masih beragam, sejumlah daerah telah dilanda cuaca ekstrem dan hujan deras, sementara sebagian kawasan pantai utara masih dilanda kekeringan.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Jabar telah memetakan kawasan-kawasan yang rentan terhadap gerakan tanah dan longsor berdasarkan rencana kontingensi masing-masing kabupaten dan kota. Pemetaan itu mencakup kesiapan personel, ketersediaan logistik, serta jalur evakuasi yang dapat digunakan saat darurat.

Pemprov Jabar juga telah mengeluarkan dan mendistribusikan surat edaran gubernur kepada seluruh kepala perangkat daerah serta para bupati dan wali kota sebagai panduan operasional kesiapsiagaan.

"Sudah mulai memetakan ya, termasuk kita juga sudah memberikan surat edaran gubernur kepada seluruh kepala perangkat daerah maupun kepada bupati/wali kota terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah," ucap Teten.

Melalui edaran itu, pembagian tugas dan kewenangan tiap instansi diatur secara rinci agar penanganan darurat bisa dikoordinasikan secara cepat dan terpadu di lapangan.

Teten juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan secara mandiri dengan mengenali tanda-tanda alam di sekitar tempat tinggal. Warga dapat memanfaatkan aplikasi InaRISK personal untuk memantau tingkat kerawanan wilayah sekaligus mengetahui titik kumpul evakuasi terdekat.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa respons cepat dari warga sangat krusial, terutama ketika tanda-tanda ancaman bencana sudah tampak atau terdengar secara langsung, tanpa harus menunggu instruksi dari pihak lain.

"Yang berikutnya adalah apabila terjadi bunyi-bunyi atau tanda-tanda alam kemungkinan terjadi bencana banjir longsor, itu segera ya, segera keluar, jangan sampai menunggu dulu evakuasi-evakuasi yang lain," katanya.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat