- Pemprov Jabar menyiapkan surat edaran larangan penggunaan vape bagi PNS, PPPK, dan pegawai non-ASN
- Kebijakan ini merespons Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan rokok elektrik
- Ketentuan teknis soal cakupan larangan dan sanksi masih dibahas bersama Biro Hukum
WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merancang regulasi yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintahan, mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pegawai non-ASN. Kebijakan ini disiapkan dalam bentuk surat edaran yang saat ini masih dalam tahap pemrosesan.
Langkah tersebut ditempuh menyusul keluarnya Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape yang ditetapkan pada 6 November 2026. Dalam fatwa itu, Komisi Fatwa MUI tidak sekadar mengharamkan pemakaian vape, melainkan juga mencakup kegiatan produksi dan penjualan rokok elektrik. MUI menilai vape berbahaya bagi kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi alat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan mewujudkan lingkungan kerja yang lebih sehat sekaligus mempertegas kedisiplinan aparatur. Sosialisasi terkait larangan tersebut sudah mulai digulirkan lewat berbagai kanal publikasi dengan mengusung pesan ASN Jawa Barat Tanpa Vape.
"Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," kata Dedi, Kamis (12/11/2026).
Menurut Dedi, persoalan vape melampaui aspek kesehatan semata. Perangkat rokok elektrik dinilai rawan dimanfaatkan sebagai media konsumsi maupun distribusi zat terlarang. Situasi ini dikhawatirkan dapat menggerus kedisiplinan serta mencoreng citra ASN selaku pelayan publik. Oleh karena itu, Pemprov Jabar ingin memastikan seluruh pegawai bekerja dalam lingkungan yang bersih dari ancaman penyalahgunaan narkotika, tanpa membedakan status kepegawaian.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Meskipun demikian, sejumlah ketentuan teknis masih digodok bersama Biro Hukum. Salah satu aspek yang tengah dikaji adalah ruang lingkup pemberlakuan aturan, apakah larangan hanya diterapkan selama berada di area kantor dan jam dinas, ataukah diperluas hingga mencakup aktivitas di luar kedinasan. Mekanisme penanganan pelanggaran, pembinaan pegawai, serta skema sanksi berjenjang juga masih dalam tahap pembahasan. Penegakan aturan nantinya akan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan berdasarkan status kepegawaian masing-masing individu.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat