- Pemprov Jabar mengoptimalkan PKBM dan pendidikan kesetaraan untuk menjangkau anak yang putus sekolah atau belum bersekolah
- Platform Satu Data Jawa Barat diintegrasikan dengan Dapodik untuk memantau intervensi hingga tingkat desa
- IPM Jawa Barat naik dari 75 menjadi 76 berdasarkan rilis BPS pada 5 November 2026
WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong percepatan penuntasan persoalan anak tidak sekolah (ATS) dengan menargetkan kondisi nol ATS pada 2028. Strategi utama yang ditempuh adalah memaksimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai jalur pendidikan nonformal, sekaligus membangun sinergi kolaboratif dari level provinsi hingga ke pemerintah desa.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memaparkan di Bandung pada Senin bahwa penanganan ATS dirancang sebagai gerakan bersama lintas tingkatan pemerintahan. Pemprov berperan memberikan fasilitasi serta pendampingan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa menjadi ujung tombak karena paling dekat dengan kondisi riil masyarakat.
Herman menjelaskan bahwa anak-anak yang terpaksa membantu orang tua mencari nafkah tetap bisa mengakses layanan pendidikan melalui program kesetaraan dengan jadwal belajar yang lebih luwes. "Kalau anak membantu orang tua, bukan berarti pendidikannya harus berhenti. Kita edukasi orang tua dan anaknya. Bisa melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, atau C dengan waktu belajar yang lebih fleksibel," katanya.
Ia menegaskan bahwa upaya menurunkan angka ATS bukan semata persoalan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab kemanusiaan guna menjamin hak belajar setiap anak di Jawa Barat. "Tidak boleh ada anak Jawa Barat yang tidak sekolah, baik belum pernah sekolah, putus sekolah maupun tidak melanjutkan. Semua anak Jawa Barat harus sekolah," kata Herman.
Guna memastikan setiap langkah intervensi berjalan tepat sasaran dan dapat dipantau secara berkala sampai ke tingkat desa dan kelurahan, Pemprov Jabar sudah menghubungkan platform Satu Data Jawa Barat (Sada Jabar) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat Komalasari turut menyampaikan pandangan senada. Menurutnya, penguatan akses serta mutu pendidikan menjadi hal krusial mengingat populasi Jawa Barat yang sangat besar, yakni 52,21 juta jiwa. "Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan visi Jawa Barat Istimewa. Dengan jumlah penduduk mencapai 52,21 juta jiwa, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan," tuturnya belum lama ini.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Komalasari juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan pembangunan sumber daya manusia di provinsi tersebut yang terus memperlihatkan tren membaik. "Capaian pembangunan Jawa Barat menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 November 2026, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat meningkat dari 75 menjadi 76," tutur Komalasari.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat