Poin Penting
  • Pemprov Jabar mencatat 646 kasus kematian ibu pada 2025 atau turun dari 749 kasus pada 2024
  • Angka kematian ibu 2025 setara 88,78 per 100.000 kelahiran hidup
  • DP3AKB menyebut perdarahan obstetri dan hipertensi kehamilan sebagai penyebab dominan kematian ibu

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyoroti tingginya angka kematian ibu dan bayi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, menyatakan kasus tersebut memperlihatkan tren penurunan sepanjang 2025.

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2025, tercatat 646 kasus kematian ibu, setara dengan 88,78 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai 749 kasus.

"Perdarahan obstetri, hipertensi di masa kehamilan, persalinan serta nifas, dan komplikasi non-obstetrik menjadi penyebab dominan kematian ibu," kata Siska, Selasa (15/9/2026).

Siska menjelaskan, kematian bayi umumnya dipicu gangguan pernapasan atau kardiovaskular, kondisi bayi berat lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, serta infeksi. Menurutnya, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan persoalan kompleks yang saling terkait sehingga tidak dapat ditangani secara parsial.

"Pencegahan kematian ibu dan bayi harus dilakukan sebelum dan selama kehamilan, lalu saat persalinan, ketika nifas, sampai periode neonatal. Jadi bukan hanya ketiak ibu di fasilitas kesehatan," ujarnya.

Selain aspek medis di fasilitas kesehatan, keselamatan ibu dan anak juga dipengaruhi perencanaan kehamilan, rentang usia, jarak kelahiran, dan kesadaran keluarga dalam mengenali tanda bahaya sejak dini. Keputusan cepat keluarga saat situasi darurat dinilai krusial, begitu pula dukungan suami.

Pemerintah pun menggencarkan program intervensi melalui penguatan Keluarga Berencana (KB), pembinaan ketahanan keluarga, serta edukasi kesehatan reproduksi. "Pasangan bisa membuat rencana mengenai jumlah anak maupun rentang kelahiran berdasarkan kondisi kesehatan," ucapnya.

Di lapangan, DP3AKB mengoptimalkan peran kader Motekar dan Teladan KB untuk mendampingi warga, mengidentifikasi keluarga berisiko tinggi, serta menjembatani masyarakat ke layanan kesehatan terdekat. Langkah percepatan itu disebut sebagai komitmen bersama merespons arahan Kementerian Kesehatan RI demi menjamin keselamatan kesehatan ibu dan anak di Jawa Barat.

Ia menambahkan, "Pernyataan Pak Menteri bukan hanya kritik, melain tanda dan momentum untuk membangun gerakan bersama," tuturnya.

Sumber: Harapan Rakyat