- Pemuda di Tasikmalaya gelar orasi tolak lelang WKP Gunung Galunggung berkapasitas 125 MW
- Aksi menyoroti risiko ekologis dan minimnya transparansi publik pemerintah
- Kementerian ESDM membuka lelang 14 lokasi WKP dengan target total 732 MW
WartaPurwakarta - Lewat aksi orasi yang digelar di Alun-Alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Sabtu (26/9/2026), puluhan anak mada menyampaikan penolakan terhadap rencana lelang panas bumi di kawasan Gunung Galunggung. Aksi tertib tersebut diikuti oleh anggota Indonesian Green Movement, perwakilan mahasiswa pecinta alam, serta warga setempat.
Gerakan tersebut menyasar keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memasukkan Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Galunggung ke dalam daftar lelang nasional. Berdasarkan data yang dirilis Harapan Rakyat, Kementerian ESDM telah membuka tahap lelang untuk 14 lokasi WKP pada Agustus 2026 dengan target kapasitas total mencapai 732 Megawatt. Dari jumlah itu, cadangan yang dimiliki WKP Gunung Galunggung ditaksir hingga 125 MW.
Selama aksi berlangsung, para pendemo bergantian menyampaikan orasi berbasis kajian ilmiah sambil membentang kalimat edukasi. Mereaktif juga membagikan pamflet informatif kepada pengendara dan masyarakat yang sedang berkegiatan di sekitar lokasi. Langkah ini diambil untuk membangun kesadaran publik soal risiko yang mengintai dari proyek panas bumi.
Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan nasib ruang hidup generasi mendatang di Tasikmalaya menjadi alasan utama salah satu peserta, Rahmatunnisa, turut serta berorasi. Ia mengaku tergetar setelah mempelajari informasi terkait ancaman lingkungan dan sosial dari proyek sejenis melalui laman internet serta jaringan aktivis.
"Jujur saja, saya baru tahu sekarang setelah diberitahu teman-teman dan dari internet. Ternyata proyek panas bumi ini menyimpan ancaman sosial dan lingkungan yang nyata. Seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia," ungkap Rahmatunnisa.
Sebagai bukti ancaman tersebut, ia menjabarkan beberapa kasus kegagalan mitigasi dampak proyek panas bumi di wilayah lain. Kawasan Dieng misalnya, mengalami penurunan debit dan kualitas air bersih. Sementara di Mandailing Natal, kebocoran gas H_2S beracun pernah menyebabkan puluhan warga dirawat di rumah sakit dan merenggut lima nyawa.
"Sangat tidak menutup kemungkinan potensi ancaman serupa terjadi di Galunggung. Kami selaku generasi muda tidak ingin menanggung beban kerusakan lingkungan di masa depan akibat keputusan yang terburu-buru hari ini," tegasnya.
Selain mengkritisi risiko ekologis, Rahmatunnisa juga menyoroti kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah daerah hingga pusat. Ia menilai apabila penguasa abai terhadap hak masyarakat untuk mengetahui rencana kebijakan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Sangat disayangkan Pemkab Tasikmalaya tidak pernah mensosialisasikan kebijakan ini secara terbuka kepada warga. Tiba-tiba sekarang kami mendapat kabar bahwa WKP Galunggung sudah masuk tahap mau lelang geothermal. Padahal jika timbul dampak negatif, yang pertama kali merasakan akibatnya adalah masyarakat Tasikmalaya sendiri," pungkasnya.
Massa aksi mengimbau seluruh ele
Sumber: Harapan Rakyat