Poin Penting
  • Penasihat Hukum terdakwa ARM, AR Enggang Simpaty, menilai kasus kliennya di PN Kota Banjar dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif
  • Majelis hakim dan JPU Kejaksaan Negeri Kota Banjar memberi ruang serta waktu bagi kedua belah pihak untuk menempuh jalur musyawarah
  • Nilai kerugian yang disangkakan sebesar Rp 243 juta dan sidang berikutnya dijadwalkan pada 22 mendatang

WartaPurwakarta - Penasihat Hukum terdakwa ARM, AR Enggang Simpaty, menilai kasus hukum yang menimpa kliennya di Pengadilan Negeri Kota Banjar, Jawa Barat, dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Menurut Enggang, perkara tersebut bukan tindak pidana melainkan murni peristiwa hukum perdata terkait utang-piutang.

Agenda persidangan di PN Kota Banjar pada Rabu (16/9/2026) menunjukkan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kota Banjar telah memberikan ruang serta waktu bagi kedua belah pihak untuk menempuh jalur musyawarah.

"Alhamdulillah, hari ini baik korban maupun terdakwa sudah bertemu di ruang sidang. Meskipun belum ada kesimpulan dan masih tarik-ulur, ini menunjukkan itikad baik," kata Enggang.

Fakta persidangan mengungkap adanya hubungan pinjam-meminjam uang yang disertai perjanjian tertulis dan kesepakatan bunga pinjaman. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa perkara ini bermula dari ikatan kontraktual perdata.

Enggang menilai dakwaan dari pihak penuntut umum sangat subjektif dan mengabaikan fakta-fakta pengembalian yang pernah terdakwa lakukan secara bertahap. Dalam proses negosiasi, penerapan mekanisme keadilan restoratif menjadi krusial untuk menyelesaikan sengketa nilai kerugian yang disangkakan sebesar Rp 243 juta.

Pihak penasihat hukum menekankan kliennya telah menunjukkan itikad baik dengan mencicil pembayaran tersebut secara bertahap.

"Ini konstruksi utang-piutang yang prosesnya tidak sekaligus. Klien kami sudah pernah mencicil. Tiba-tiba dituntut mengembalikan seluruhnya, tentu ini tidak adil. Apalagi kondisi klien kami saat ini sedang ditahan," tegasnya.

Pihak penasihat hukum masih terus bernegosiasi untuk menemukan solusi pengembalian yang realistis. Enggang berharap pada agenda persidangan berikutnya yang dijadwalkan tanggal 22 mendatang, sudah ada kesepakatan dan titik temu antara kedua belah pihak melalui fasilitas JPU.

"Mudah-mudahan pada persidangan tanggal 22 nanti ada kesimpulan dan jalan keluar terbaik bagi semua pihak," pungkasnya.

Sementara itu, pihak korban maupun kuasa hukumnya saat ini memilih untuk tidak memberikan pernyataan kepada awak media.

Sumber: Harapan Rakyat