Poin Penting
  • Fraksi PKS mempertanyakan rencana belanja Rp1,3 miliar untuk dua unit mobil dinas kepala daerah
  • Kenaikan pendapatan sebesar Rp43,21 miliar masih dominan dana transfer mencapai 84 persen
  • Defisit anggaran Rp4,60 miliar akan ditutup menggunakan SiLPA dan pinjaman jangka pendek

WartaPurwakarta - Rencana pembelian kendaraan operasional bagi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Banjar di periode anggaran perubahan 2026 memicu kecaman dari elemen dewan perwakilan. Penolakan tersebut mengemuka ketika Budi Kusmono selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Banjar menyoroti Rancangan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD-P) 2026 dalam forum paripurna.

Di awal penyampaian, Budi mengapresiasi komitmen eksekutif yang telah mengakomodir sejumlah kebutuhan mendesak. Hal itu mencakup penambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai ASN serta alokasi belanja pelayanan dasar warga, termasuk biaya bahan bakar minyak untuk sektor persampahan yang sebelumnya telah diusulkan.

Meski demikian, politisi tersebut mencatat beberapa catatan krusial yang wajib mendapat perhatian pemerintah kota. Peningkatan struktur pendapatan sebesar Rp43,2 miliar dinilai masih sangat bergantung pada dana transfer dengan porsi mencapai sekitar 84 persen. Sementara itu, penerimaan retribusi daerah justru mengalami penurunan sebesar Rp3,76 miliar. Kondisi ini merefleksikan belum membaiknya kemandirian fiskal daerah sehingga harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar catatan administratif belaka.

Selain itu, masih ada aspirasi dari Komisi-Komisi DPRD yang luput terakomodir, yakni layanan pengujian kendaraan bermotor atau KIR beserta penguatan anggaran DPMPTSP.

"Pengurangan belanja RSUD Asih Husada sebesar Rp3,76 miliar juga harus dipastikan tidak berdampak pada penurunan mutu layanan kesehatan masyarakat," ujarnya saat rapat Paripurna di DPRD, Rabu (23/9/2026).

Budi kemudian menyoroti alokasi dana untuk pembelian mobil dinas pemimpin daerah pada anggaran perubahan tersebut. Ia mengakui urgensi pengadaan tersebut mengingat kondisi kendaraan saat ini kerap mengalami kerusakan. Namun, aspek kepekaan terhadap pandangan publik tetap harus diutamakan.

"Tentu kami sangat memahami ini sangat penting. Akan tetapi, tentu kita juga perlu mempertimbangkan perasaan masyarakat sehingga hal ini mohon dipertimbangkan," ujarnya.

"Anggaran dua unit mobil dinas ini sekitar Rp1,3 miliar dan ini di anggaran perubahan," ujarnya saat dikonfirmasi lebih lanjut.

Meski menyampaikan sejumlah keberatan, fraksi yang ia pimpin pada akhirnya menyetujui pengesahan raperda perubahan APBD Kota Banjar 2026 menjadi Perda, dengan prasyarat seluruh masukan yang disampaikan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Di bagian lain, Wali Kota Banjar Sudarsono menuturkan bahwa rancangan perubahan APBD 2026 yang telah disepakati membawa konsekuensi peningkatan target pendapatan. Angka tersebut naik sebesar Rp43,21 miliar, dari semula Rp718,85 miliar menjadi Rp762,06 miliar. Tambahan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat, serta rencana bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

"Di sisi lain belanja daerah turut bertambah sebesar Rp47,81 miliar. Anggaran belanja yang semula berada di angka Rp718,86 miliar kini meningkat menjadi Rp766,67 miliar," ujarnya.

Sudarsono menambahkan. disparitas antara target pendapatan dan belanja daerah tersebut menciptakan defisit anggaran sebesar Rp4,60 miliar. Untuk menutupi selisih tersebut, pemerintah daerah menyusun kebijakan pembiayaan yang terukur. Penerimaan pembiayaan direncanakan meningkat sebesar Rp23,22 miliar, dari Rp10,62 juta menjadi Rp23,23 miliar. Tambahan angka ini dipenuhi dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran serta penerimaan pinjaman jangka pendek. Adapun pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp18,62 miliar yang seluruhnya dialokasikan untuk pemenuhan

Sumber: Harapan Rakyat