Poin Penting
  • Pengajuan perbaikan Rutilahu di Karawang beralih sepenuhnya ke aplikasi SIIMAH mulai 2025
  • Penerima bantuan disyaratkan terdaftar di DTKS dan memiliki lahan hak milik minimal 30 meter persegi
  • Seluruh tahapan pengusulan hingga pelaksanaan pembangunan dipastikan tanpa pungutan biaya

WartaPurwakarta - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang memberlakukan sistem digital penuh untuk pengajuan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Melalui regulasi anyar ini, penerimaan proposal dalam wujud dokumen fisik atau hard copy resmi dihentikan terhitung sejak 2025.

Pengusulan bantuan kini dialihkan secara terpusat melalui aplikasi System Information Management of Housing (SIIMAH) yang dapat diakses di laman https://siimah.id/auth. Transformasi digital ini dirancang guna mendongkrak transparansi, ketepatan data, dan akuntabilitas dalam penyaluran stimulus perumahan bagi warga miskin.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang, Asep Hazar, menuturkan bahwa platform SIIMAH berfungsi sebagai pusat data dan layanan publik terpadu sektor perumahan di wilayah Karawang, sekaligus menjadi saluran tunggal bagi usulan Rutilahu.

"Melalui aplikasi SIIMAH ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan data perumahan dan usulan bantuan, khususnya program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), berjalan lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Mulai tahun 2025, seluruh data perencanaan pembangunan Rutilahu bersumber dari aplikasi SIIMAH, dan pihak dinas sudah tidak lagi menerima proposal dalam bentuk hard copy," katanya, Selasa (10/11).

Asep menerangkan, tata kelola program Rutilahu berlandaskan payung hukum yang kuat, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2022.

"Adapun masyarakat yang ingin mengusulkan bantuan Rutilahu harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan tergolong masyarakat miskin, belum pernah menerima bantuan pembangunan Rutilahu, serta memiliki kartu identitas diri atau keluarga," terangnya.

Persyaratan administratif lainnya mewajibkan calon penerima memiliki rumah tidak layak yang berdiri di atas tanah milik sendiri seluas minimal 30 meter persegi. Legalitas kepemilikan tanah dibuktikan lewat sertifikat, girik, atau surat keterangan camat selaku pejabat pembuat akta tanah.

Terkait alur pendaftaran, operator pada kantor desa atau kelurahan bertugas menginput dan mengunggah berkas usulan ke sistem SIIMAH. Selanjutnya, pihak Dinas PRKP memeriksa kelengkapan administrasi serta meninjau langsung kondisi fisik hunian di lapangan.

"Usulan yang telah lolos verifikasi kemudian ditetapkan sebagai data perencanaan oleh Dinas PRKP. Setelah itu, data tersebut dapat ditingkatkan ke tahap pembangunan fisik sesuai hasil perencanaan dan ketersediaan anggaran," paparnya.

Asep menegaskan bahwa seluruh rangkaian permohonan hingga pengerjaan Rutilahu tidak dipungut biaya apa pun. Jadwal pelaksanaan renovasi fisik nantinya diselaraskan dengan hasil survei teknis serta alokasi anggaran belanja daerah yang tersedia.

Sumber: Radar Karawang - Feed Utama