- Pemkab Karawang raih UHC Awards kategori Madya tapi pelayanan kesehatan masih bermasalah
- IGD RSUD Karawang, RSUD Rengasdengklok, dan RSUD Jatisari masih kepadatan pasien
- Joko Sugiono usulkan sistem rujukan digital terintegrasi antar-rumah sakit
WartaPurwakarta - Penghargaan Universal Health Coverage Awards kategori Madya yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Karawang dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan realitas pelayanan kesehatan di lapangan. Meskipun warga kini lebih mudah mengakses layanan kesehatan melalui program UHC, persoalan kepadatan ruang Instalasi Gawat Darurat hingga dugaan penolakan terhadap pasien masih kerap terjadi.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Transformasi Daerah, Joko Sugiono, menyampaikan apresiasi atas program berobat gratis yang cukup dengan menunjukkan KTP Karawang karena berhasil membuka akses kesehatan bagi masyarakat. Akan tetapi, ia menegaskan perlunya evaluasi terhadap kesiapan fasilitas kesehatan menyusul lonjakan jumlah warga yang memanfaatkan skema pembiayaan tersebut.
"Pemerintah daerah sudah berani menggelontorkan anggaran ratusan miliar rupiah agar warga bisa berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP Karawang. Namun di lapangan, program BPJS-UHC ini menyisakan masalah yang cukup pelik," ujarnya, Kamis (24/9).
Kondisi IGD di sejumlah rumah sakit milik pemerintah daerah menjadi sorotan Joko, termasuk RSUD Karawang, RSUD Rengasdengklok, dan RSUD Jatisari yang masih bergulat dengan kepadatan pasien. Menurut dia, situasi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara perluasan akses pembiayaan kesehatan dengan kesiapan sarana pelayanan. Lonjakan kunjungan menjadi konsekuensi yang wajar terjadi ketika masyarakat yang sebelumnya tertahan oleh biaya kini dapat lebih leluasa mengakses rumah sakit, sehingga pemerintah harus mengantisipasi dampaknya.
Sebagai rumah sakit rujukan utama, RSUD Karawang disebut paling sering menanggung tekanan akibat tingginya volume pasien. Sementara itu, fasilitas penyangga seperti RSUD Rengasdengklok dan RSUD Jatisari dinilai belum optimal dalam memecah konsentrasi pasien lantaran masih terbatasnya jumlah tempat tidur maupun tenaga medis.
"Kondisi yang darurat dan serba penuh inilah yang akhirnya sering memicu salah paham. Ketika petugas IGD terpaksa meminta pasien pindah ke rumah sakit lain karena ruangan benar-benar habis, cara penyampaian yang kaku dan kurang ramah langsung membuat masyarakat merasa 'ditolak'," tutur Joko.
Permasalahan ini, lanjut dia, tidak akan tuntas hanya dengan inspeksi mendadak atau pemanggilan manajemen rumah sakit. Pemkab Karawang dianggap perlu melakukan pembenahan sistem pelayanan secara komprehensif, khususnya pada mekanisme rujukan pasien antar-fasilitas kesehatan.
Joko mengusulkan pembangunan sistem rujukan digital yang terintegrasi antar-rumah sakit sebagai langkah konkret. Melalui sistem tersebut, status ketersediaan tempat tidur dapat dipantau sejak awal sehingga pasien dalam kondisi darurat tidak perlu berpindah-pindah fasilitas kesehatan demi mencari ruang perawatan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Pasien kritis tidak perlu lagi keliling kota di dalam ambulans hanya untuk mencari ruangan kosong karena status ruangan sudah bisa dipantau sejak awal," ungkapnya.
Selain membenahi rumah sakit pemerintah, Joko juga mendorong Pemkab Karawang memperketat pengawasan terhadap rumah sakit swasta yang terlibat dalam skema pelayanan kesehatan masyarakat. Keterlibatan fasilitas swasta dianggap penting agar beban pelayanan tidak hanya bertumpu pada rumah sakit milik pemerintah.
Penguatan layanan kesehatan tingkat pertama juga dinilai sebagai bagian krusial untuk meredam kepadatan IGD. Puskesmas yang menyediakan layanan 24 jam di tingkat kecamatan, menurut Joko, perlu diperkaya kapasitasnya.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama