Poin Penting
  • Ustaz Shofiyullah Romdoni menegaskan tuduhan perundungan dan kekerasan fisik adalah hoaks
  • Pemotongan rambut santriwati NNS dilakukan setelah mendapat persetujuan orang tua karena kondisi rambut yang mengeras
  • Pemeriksaan medis menyatakan benjolan di kepala NNS bukan akibat kekerasan

WartaPurwakarta - Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an (PPTQ) Al‑Ghozali Lil Banat yang berlokasi di Desa Kumbung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, memberikan klarifikasi resmi terkait rumor perundungan dan tindakan fisik terhadap seorang santriwati berinisial NNS. Pernyataan tertulis tersebut disampaikan pada Jumat, 9 Oktober 2026, oleh pengasuh pesantren, Ustaz Shofiyullah Romdoni.

Menurut Ustaz Shofiyullah, selama pemeriksaan rutin, tim pengelola menemukan bahwa rambut NNS berada dalam kondisi tidak terawat, menumpuk tebal di bagian depan, sulit disisir, dan menunjukkan tanda kusut yang dapat berpotensi menimbulkan masalah pada kulit kepala. Sebagai respons awal, pihak asrama mencoba melonggarkan gumpalan tersebut dengan mengoleskan minyak zaitun. Namun, karena ikatan rambut sudah mengeras, upaya menyisir dipandang dapat menimbulkan rasa sakit.

"Tindakan pemotongan rambut diambil sebagai solusi terbaik demi kesehatan kulit kepala yang bersangkutan. Sebelum dipotong rambutnya, kami sudah mengomunikasikan dan mendapatkan persetujuan langsung dari orangtua santri," tegas Ustaz Shofiyullah.

Setelah sebagian rambut dipotong, para pengurus membantu NNS mandi, menyediakan pakaian bersih, serta menyiapkan minuman. Mengenai spekulasi mengenai benjolan di kepala NNS yang diduga akibat kekerasan, pihak pesantren mengajukan hasil pemeriksaan medis resmi yang dilakukan atas inisiatif keluarga. Dokter yang memeriksa menyimpulkan bahwa benjolan tersebut tidak terkait dengan benturan atau tindakan kekerasan.

"Kami menghormati hasil pemeriksaan tersebut dan sejak awal tidak ingin membuat asumsi medis sepihak," ujar Ustaz Shofiyullah.

Pengelola PPTQ menegaskan komitmen untuk memperkuat pembinaan akhlak di asrama, meningkatkan sensitivitas pengurus kamar, dan mempererat hubungan dua arah dengan wali santri. "Kami menolak segala bentuk kekerasan, perundungan, maupun tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan di dalam institusi pendidikan," pungkasnya.

Sumber: RMOL