Poin Penting
  • Sidang praperadilan melawan Polres Metro Depok ditunda hingga 23 Oktober 2026 akibat ketidakhadiran pihak termohon
  • Gugatan dilayangkan tim kuasa hukum guna menguji penetapan tersangka Ida binti almarhum Kusan terkait laporan PT Megapolitan Development Tbk
  • Kuasa hukum turut mengadukan penyidik ke Propam Mabes Polri serta mengajukan RDPU ke DPR RI

WartaPurwakarta - Pengadilan Negeri Depok menunda jalannya sidang praperadilan yang diajukan kantor hukum RW and Partner terhadap penyidik Polres Metro Depok hingga 23 Oktober 2026. Penundaan tersebut diputuskan majelis hakim lantaran pihak kepolisian selaku termohon tidak hadir dalam persidangan pada Jumat (9/10/2026).

Langkah hukum praperadilan ini ditempuh guna menguji keabsahan penetapan tersangka atas diri Ida binti almarhum Kusan. Ida sebelumnya dijerat kasus dugaan penyerobotan lahan menyusul adanya laporan dari PT Megapolitan Development Tbk.

Kuasa hukum pemohon, Kanisius Huller, SH, menilai status tersangka yang disematkan kepada kliennya tidak memiliki dasar yang selaras dengan fakta hukum sebenarnya.

"Kami berharap melalui praperadilan ini, persoalan hukum yang dihadapi klien kami bisa menjadi terang dan keadilan dapat ditegakkan," ujar Kanisius seusai persidangan.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum pemohon sekaligus Ketua Umum GAPTA, Richard William, menyoroti adanya kejanggalan dalam penggunaan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 442 dan SHGB 726 yang berkaitan dengan lokasi sengketa. Menurutnya, silang dokumen tersebut wajib diuji di persidangan agar dasar hukum yang dipakai dalam perkara sengketa tanah ini menjadi terang benderang.

Richard menegaskan keyakinannya bahwa Ida merupakan korban yang dirugikan dalam permasalahan agraria tersebut, bukan pelaku penyerobotan seperti sangkaan yang dituduhkan.

Tak sebatas melayangkan gugatan ke pengadilan, Richard membeberkan bahwa dugaan pelanggaran prosedur oleh penyidik telah diadukan secara resmi ke Divisi Propam Mabes Polri, yang kini penanganannya diteruskan ke Wassidik Polda Metro Jaya. Di samping itu, pihaknya juga melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada pimpinan DPR RI.

Hingga naskah ini disusun, pihak termohon dari Polres Metro Depok maupun pelapor dari PT Megapolitan Development Tbk belum merilis pernyataan resmi menanggapi argumentasi pihak pemohon. Proses persidangan dijadwalkan bergulir kembali pada 23 Oktober 2026 untuk melanjutkan pemeriksaan materi gugatan.

Sumber: Pojok Satu