- Warga Desa Kalapasawit mendesak pemecatan oknum perangkat desa berinisial SL atas tudingan asusila terhadap siswi SMK
- Tokoh masyarakat mengancam menggelar aksi unjuk rasa jika kades tidak menjatuhkan sanksi pencopotan
- Kepala Desa Sigit Kuswantoro menegaskan pemberhentian harus sesuai regulasi hukum dan menyebut belum ada laporan resmi dari korban
WartaPurwakarta - Pemerintah Desa Kalapasawit di Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menghadapi gelombang desakan warga yang menuntut pencopotan seorang aparatur desa. Tuntutan pemecatan tersebut mengarah kepada oknum pamong desa berinisial SL menyusul merebaknya kabar tindakan tidak senonoh serta niatnya menyunting anak yang belum cukup umur.
Isu pelanggaran susila yang melibatkan pelajar sebuah SMK di wilayah Kecamatan Purwadadi itu sebelumnya telah ramai diperbincangkan di jagat maya.
Tokoh masyarakat Kalapasawit, Lasimun yang akrab disapa Jaong, mendatangi kantor desa pada Senin (28/9/2026) guna menyampaikan keberatan warga atas perilaku abdi desa tersebut yang dinilai telah mencoreng kehormatan wilayah mereka.
"Yang menjadi tuntutan saya kepada kepala desa, segera mengambil sikap tegas untuk memberhentikan oknum perangkat desa yang telah berbuat tidak senonoh dengan gadis remaja sekolah SMK," ujar Jaong saat menemui kades.
Jaong berpandangan, rencana perkawinan yang disiapkan kedua pihak tidak serta-merta menghapus pelanggaran etika kepatutan yang semestinya dijunjung oleh pamong praja.
"Norma dan etika perangkat desa ini tidak mencerminkan seorang figur yang mestinya ditiru dan menjadi panutan. Maka dari itu, saya meminta kades untuk memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian," kata Jaong.
Menurutnya, keresahan masyarakat berakar pada aspek moral dan tatanan sosial yang terganggu, bukan semata-mata persoalan delik hukum pidana.
"Masalah pemberian sanksi ini kan kewenangannya ada di kepala desa. Jika permohonan kami secara baik-baik ini tidak diindahkan, kami siap membawa massa yang lebih banyak untuk melakukan aksi demo ke kantor desa," ancam Jaong.
Menanggapi tekanan warganya, Kepala Desa Kalapasawit Sigit Kuswantoro menyatakan pihaknya bersikap terbuka terhadap aspirasi yang masuk, namun menolak mengambil langkah secara serampangan.
"Warga datang ke kantor desa untuk menyampaikan aspirasinya itu sah-sah saja. Namun terkait pemecatan perangkat desa, kami tidak bisa mengambil sikap sepihak. Saya ingin semuanya berjalan sesuai aturan yang berlaku," kata Sigit.
Pemberian sanksi administratif, lanjut Sigit, wajib berpedoman pada payung hukum seperti Peraturan Daerah maupun KUHP guna mencegah cacat prosedur di kemudian hari. Komunikasi dan koordinasi juga telah dijalin bersama pihak Kecamatan Lakbok serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Mengenai tuduhan pelecehan yang viral di media sosial, Sigit menerangkan bahwa kabar tersebut belum dapat dipastikan karena ketiadaan pengaduan hukum dari pihak siswi maupun keluarganya.
"Sebab selama ini tidak ada laporan atau pengaduan. Justru dari pihak keluarga perempuan tengah memproses rencana pernikahan anaknya dengan perangkat desa kami. Jadi sebenarnya belum jelas adanya pelecehan," terangnya.
Sigit menambahkan bahwa pihak keluarga siswi telah mengetahui kedekatan keduanya dan memberikan persetujuan, terlebih aparatur desa yang bersangkutan berstatus duda.
"Menurut orang tua perempuan, hubungan tersebut sudah diketahui dan mendapat restu keluarga. Mengenai calon pengantin perempuan yang masih duduk di bangku SMK, itu kan kembali ke hak orang tua. Apalagi perangkat desa kami ini statusnya duda," tambah Sigit.
Sumber: Harapan Rakyat