- Kampanye Pilkades di Subang dibatasi maksimal tiga hari dan harus berakhir paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara
- Pelaksana kampanye dilarang keras menjanjikan atau memberikan uang maupun materi kepada peserta kampanye
- Pemungutan suara dapat dilakukan secara manual maupun elektronik (e-voting) berdasarkan hasil monitoring perangkat daerah
WartaPurwakarta - Bupati Subang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2026 yang mengatur Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, mencakup tahapan kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Regulasi ini mewajibkan seluruh calon kepala desa beserta tim kampanyenya mematuhi sejumlah ketentuan demi menjamin pemilihan yang berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Merujuk Pasal 50 dalam beleid tersebut, kampanye pemilihan kepala desa wajib dijalankan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dialog, dan tanggung jawab. Durasi kampanye dibatasi paling lama tiga hari, dan harus selesai selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari serta tanggal pencoblosan. Panitia pemilihan bertanggung jawab menyusun tata tertib dan jadwal kampanye dengan mempertimbangkan nomor urut masing-masing calon.
Setiap calon kepala desa diperbolehkan memaparkan visi, misi, dan program kerja kepada warga, baik secara lisan maupun tertulis. Calon yang bersangkutan juga menjadi penanggung jawab utama seluruh aktivitas kampanye yang dilaksanakan.
Bentuk kampanye yang diizinkan antara lain pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum, distribusi bahan kampanye, pemasangan alat peraga, serta kegiatan lain sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perbup ini juga memuat daftar larangan tegas bagi pelaksana kampanye. Mereka dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, maupun calon kepala desa lainnya. Tindakan menghasut dan memecah belah individu atau masyarakat juga tidak diperkenankan. Selain itu, pelaksana kampanye tidak boleh mengganggu ketertiban umum, mengancam atau mendorong penggunaan kekerasan, merusak maupun menghilangkan alat peraga milik calon lain, serta memanfaatkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan untuk berkampanye.
Yang paling krusial, regulasi ini secara eksplisit melarang pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya kepada peserta kampanye. Larangan ini menegaskan sikap tegas pemerintah daerah terhadap praktik politik uang.
Pelaksana kampanye juga tidak diperkenankan melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam aktivitas kampanye. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 54.
Terkait masa tenang, Pasal 55 menetapkan bahwa periode ini berlangsung paling lama tiga hari menjelang pencoblosan. Selama rentang waktu tersebut, seluruh bentuk kampanye dinyatakan berakhir dan atribut kampanye yang masih terpasang wajib disingkirkan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Soal mekanisme pencoblosan, Pasal 59 membuka dua opsi metode pemungutan suara. Pertama, secara manual. Kedua, melalui sistem elektronik atau digital yang dikenal sebagai e-voting. Penentuan metode mana yang digunakan didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan desa.
Waktu pemungutan suara pada umumnya dimulai pukul 07.00 dan ditutup pukul 13.00 waktu setempat, meski jadwal ini dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam peraturan. Pemilih menyalurkan hak suaranya dengan mencoblos gambar calon pada surat suara atau menyentuh gambar calon pada perangkat e-voting di dalam bilik suara.
Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, penghitungan suara segera dilaksanakan secara terbuka.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat