Poin Penting
  • Polisi Hutan Mobil KPH Garut mengidentifikasi dua lokasi bekas tambang emas ilegal di Kecamatan Pamulihan dan Pakenjeng
  • Salah satu lokasi masuk area Perhutanan Sosial LPHD Sanghyang Taraje seluas sekitar 768 hektare di Desa Pakenjeng
  • Perhutani memasang papan larangan dan berkoordinasi dengan Forkopimcam serta Cabang Dinas Kehutanan untuk penanganan lebih lanjut

WartaPurwakarta - Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Garut turun ke lapangan untuk menyisir dua titik yang diduga pernah digunakan sebagai lokasi penambangan emas tanpa izin di wilayah Kecamatan Pamulihan dan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Agraria dan Komunikasi Perusahaan Perhutani, Handryatna, menyatakan penyisiran itu dilakukan sebagai respons atas laporan yang masuk mengenai dugaan kegiatan penambangan ilegal di kawasan hutan setempat. "Pengecekan dilakukan oleh Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Garut sebagai respons atas informasi dugaan aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan," kata Handryatna melalui siaran tertulis yang diterima di Garut, Sabtu.

Dari hasil pemeriksaan, petugas mengidentifikasi dua titik yang menjadi perhatian. Pertama, petak 131 Blok Kombongan yang berada di perbatasan antara Desa Pakenjeng dan Jatiwangi, yang masuk dalam kawasan hutan. Kedua, sebuah lokasi di luar kawasan hutan, tepatnya di wilayah Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan. Di kedua titik tersebut, petugas mendapati lubang galian beserta berbagai sarana dan prasarana pendukung sebagai bukti adanya bekas kegiatan penambangan.

Handryatna menjelaskan, lokasi yang berada di dalam kawasan hutan itu tergolong sebagai area Perhutanan Sosial atau Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). "Lokasi yang berada di kawasan hutan tersebut masuk dalam area Perhutanan Sosial atau Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)," katanya.

Kewenangan pengelolaan kawasan tersebut, menurut Handryatna, sudah tidak lagi berada di tangan Perhutani KPH Garut, melainkan telah beralih kepada pemegang surat keputusan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan. Peralihan itu berpijak pada SK Kementerian Kehutanan Nomor 148 dan 149 Tahun 2025 tentang Penetapan Wilayah Pengelolaan KHDPK, yang kemudian diperbarui lewat SK Kementerian Kehutanan Nomor 614 dan 615 Tahun 2026.

Lebih lanjut, lokasi tersebut tercatat sebagai bagian dari area Perhutanan Sosial Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Sanghyang Taraje dengan luas sekitar 768 hektare di Desa Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan, berdasarkan SK Nomor 8782/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023.

Handryatna menegaskan bahwa segala bentuk pemanfaatan kawasan hutan wajib tunduk pada ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku, tanpa terkecuali. "Setiap bentuk pemanfaatan kawasan hutan, baik di wilayah kelola Perhutani maupun areal KHDPK harus mengikuti ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku," katanya.

Kegiatan penambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan, sambungnya, tidak dapat dibenarkan karena berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi ekologis hutan, serta bertentangan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.

Sebagai langkah tindak lanjut, Perhutani KPH Garut menjalin koordinasi dengan Forkopimcam Pakenjeng dan Pamulihan, Cabang Dinas Kehutanan, pemegang SK persetujuan Menteri Kehutanan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. "Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan persoalan berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak," katanya.

Selain koordinasi lintas instansi, Perhutani KPH Garut juga telah memasang papan larangan penambangan di lokasi tersebut sebagai bentuk pencegahan dan peringatan kepada masyarakat sekitar.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat