- PMII Jabar mengkritik dugaan fasilitas hunian mewah bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong Bogor
- Organisasi ini menyayangkan sikap Kanwil Kemenkumham Jabar yang dinilai menyalahkan sidak Ombudsman
- PMII Jabar siap mengawal pengawasan terhadap lapas lain di Jawa Barat termasuk Lapas Sukamiskin Bandung
WartaPurwakarta - Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat mengecam keras dugaan keberadaan fasilitas hunian mewah yang dinikmati narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini dinilai melukai rasa keadilan masyarakat sekaligus memperlihatkan rapuhnya integritas sejumlah oknum petugas pemasyarakatan.
Menurut pengurus PMII Jawa Barat, perlakuan istimewa di balik jeruji besi tersebut semakin memperkuat anggapan publik tentang ketimpangan dalam penegakan hukum. Sejumlah praktik yang disorot mencakup penyewaan kamar berstandar mewah, dugaan penyalahgunaan alat komunikasi oleh penghuni lapas, hingga proses pemberian remisi yang dinilai tidak transparan dan tidak berdasarkan kriteria objektif. Keseluruhan praktik itu dianggap merusak kredibilitas lembaga pemasyarakatan.
PMII Jawa Barat turut menyayangkan sikap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat yang justru terkesan mempersoalkan pelaksanaan inspeksi mendadak oleh Ombudsman. Padahal, lembaga pengawas pelayanan publik itu memiliki kewenangan penuh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu guna mendeteksi potensi maladministrasi.
Syafrida, perwakilan PMII Jawa Barat, menekankan bahwa upaya pengawasan oleh lembaga independen semacam Ombudsman seharusnya mendapat dukungan penuh dari semua pihak demi perbaikan sistem dari dalam.
"Langkah pemeriksaan tanpa pemberitahuan tersebut dilindungi oleh pasal 34 jo Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia," ujar Syafrida Jumat (25/9/2026).
Berdasarkan situasi tersebut, PMII Jawa Barat menuntut agar pihak berwenang segera menelusuri rekam jejak serta menggelar pemeriksaan komprehensif terhadap seluruh jajaran yang terkait, baik di Lapas Cibinong maupun di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Apabila ditemukan bukti pelanggaran atau keterlibatan oknum tertentu, sanksi tegas harus dijatuhkan tanpa pandang bulu.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Tidak berhenti pada kasus Lapas Cibinong, organisasi mahasiswa ini juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan melakukan advokasi berkelanjutan terhadap fasilitas pemasyarakatan lain di wilayah Jawa Barat, termasuk Lapas Sukamiskin Bandung. Pengawasan yang akan dilakukan mencakup aspek transparansi dalam penetapan kriteria pemberian remisi Hari Kemerdekaan. Hal ini dimaksudkan agar pemberian remisi benar-benar berpijak pada aturan hukum yang adil serta objektif, bukan didasarkan pada pertimbangan efisiensi yang tidak relevan.
Sumber: Harapan Rakyat