- Majelis Hakim PN Subang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada wartawan Muhammad Harun
- Vonis tersebut lima bulan lebih berat dibanding tuntutan jaksa penuntut umum
- Tim kuasa hukum mengkritik ketelitian hakim serta mempertimbangkan pengajuan banding
WartaPurwakarta - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang mengganjar wartawan Triberita.com, Muhammad Harun, dengan hukuman satu tahun penjara pada sidang putusan, Rabu, 14 Oktober 2026. Hukuman yang dijatuhkan tersebut tercatat lima bulan lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut pidana penjara selama tujuh bulan.
Dalam persidangan yang digelar di Gedung BRIN, Jalan K.S. Tubun Nomor 5, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, hakim Ramon Wahyudi, S.H., M.H., menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seutuhnya dari masa pidana. Perkara yang menyeret jurnalis tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 483 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Menanggapi putusan yang melampaui tuntutan jaksa penuntut umum, pihak pembela terdakwa menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum berikutnya, termasuk opsi banding. Kuasa hukum Muhammad Harun, Asep Rohman Dimyati, S.H., M.H., menilai majelis hakim mengabaikan ketelitian dalam membaca fakta serta bukti yang tersaji di ruang sidang.
“Putusan hakim itu tidak cermat. Menurut saya, hakim kurang cermat dalam mengambil sebuah putusan dan kurang membaca secara cermat fakta-fakta persidangan serta bukti-bukti yang ada,” tutur Asep.
Pihak penasihat hukum menaruh keberatan besar terhadap cara hakim menilai keterangan para saksi, saksi ahli, maupun alat bukti yang dihadirkan. Asep turut mempersoalkan keabsahan prosedur penggeledahan hingga pemanfaatan barang bukti elektronik, khususnya terkait tata cara penarikan data dari telepon seluler serta bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp.
Di samping persoalan teknis pembuktian digital, Asep menegaskan bahwa dakwaan mengenai pemerasan dan pengancaman yang dialamatkan kepada kliennya tidak berdasar secara faktual.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Buktikan bahwa Harun itu mengancam. Buktikan kalau Harun menerima uang, buktikan kalau Harun memeras. Mana pengancamannya? Di sisi mana? Menurut kami, itu tidak bisa dibuktikan oleh JPU,” pungkas Asep.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat