- Sidak Gubernur Dedi Mulyadi pada September 2026 mengungkap pengelolaan limbah oleh PT CMM di Subang yang belum memiliki izin lengkap
- Forum Masyarakat Subang Bersatu menuntut optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal oleh PT BYD dan mitra-mitranya
- Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyebut 80 persen pekerja BYD berasal dari Jawa Barat dengan 30 persen di antaranya warga Subang
WartaPurwakarta - Kontroversi seputar kehadiran pabrik kendaraan listrik PT BYD Auto Indonesia di Kabupaten Subang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Permasalahan yang awalnya dipicu temuan soal pengelolaan limbah industri kini meluas ke ranah perizinan, penyerapan tenaga kerja dari warga sekitar, hingga dinamika hubungan antara pelaku industri dan pemerintah daerah.
Akar persoalan ini bermula pada 21 September 2026, saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak dan menemukan lahan penampungan serta pengolahan limbah industri seluas kurang lebih 11 hektare di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy. Lokasi tersebut dikelola oleh PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM). Ketika dimintai kelengkapan dokumen perizinan, petugas di lapangan tidak mampu menunjukkannya. Setelah dikonfirmasi kepada pemilik perusahaan, diketahui bahwa proses perizinan masih berjalan.
Tindak lanjut dilakukan pada 1 Oktober 2026 ketika DPRD Kabupaten Subang bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan masyarakat turun memeriksa lokasi PT CMM. Hasil pemeriksaan itu berujung pada penghentian sementara aktivitas perusahaan serta penyegelan lokasi. Diketahui pula bahwa PT CMM merupakan salah satu vendor yang terkait dengan penanganan limbah PT BYD Auto Indonesia.
Isu kemudian berkembang ke persoalan kesempatan kerja bagi warga setempat. Pada 27 Oktober 2026, Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Subang. Dua tuntutan utama disuarakan, yaitu peningkatan porsi tenaga kerja lokal oleh PT BYD beserta seluruh mitra dan vendornya, serta evaluasi menyeluruh terhadap persoalan perizinan PT CMM.
Keesokan harinya, Rabu (28/10/2026), aksi dilanjutkan ke kawasan pabrik PT BYD Auto Indonesia. Massa mendesak agar investasi yang beroperasi di wilayah Subang benar-benar memberi dampak positif bagi penduduk sekitar, khususnya lewat peluang pekerjaan.
Situasi ini turut menarik perhatian pemerintah pusat. Pada 30 Oktober 2026, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai aksi warga di sekitar kawasan BYD Subang. Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan dialog dan penyamaan persepsi antara pihak industri dan masyarakat. Sarmuji menjelaskan bahwa tidak jarang perusahaan merasa sudah memberikan porsi kerja yang memadai bagi warga lokal, sementara masyarakat memiliki penilaian yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan sudut pandang tersebut perlu dijembatani melalui komunikasi yang transparan.
Saat mengunjungi fasilitas produksi BYD di Subang pada 13 November 2026, Sarmuji memaparkan bahwa berdasarkan data yang ditelaahnya, sekitar 80 persen tenaga kerja BYD berasal dari Jawa Barat. Dari proporsi itu, 30 persen merupakan warga Kabupaten Subang.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Total karyawan BYD saat ini disebutkan mencapai sekitar 6.000 orang dan diproyeksikan bertambah seiring perluasan kapasitas produksi. Kebutuhan pekerja bahkan diperkirakan bisa mencapai 20.000 orang. Sarmuji menilai komposisi penyerapan tenaga kerja tersebut sudah cukup proporsional, meski ia tetap mendorong peningkatan keterampilan warga Subang agar makin banyak yang memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan industri.
Selain soal ketenagakerjaan, Sarmuji juga mendorong agar kehadiran BYD di Subang memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian daerah.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat