Poin Penting
  • Ono Surono mendesak moratorium revitalisasi Pasar Ciroyom akibat sengketa lahan dan harga lapak yang memberatkan
  • Tarif kios melambung hingga Rp35 juta per meter persegi dengan tenggat pelunasan singkat selama 4 bulan
  • Ditemukan dugaan pidana penjualan ganda kios oleh oknum Perumda sehingga pedagang didorong lapor polisi

WartaPurwakarta - Pemerintah Kota Bandung diminta untuk menunda sementara pengerjaan proyek revitalisasi Pasar Ciroyom. Permintaan moratorium tersebut disuarakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyusul banyaknya persoalan mendasar yang dinilai membebani para pedagang namun belum memperoleh jalan keluar.

Pernyataan tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan itu seusai beraudiensi dengan perwakilan Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Kota Bandung. Pertemuan berlangsung di Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (28/9/2026).

Menurut Ono, kelanjutan renovasi pasar belum layak dipaksakan selama status kepemilikan tanah masih bermasalah dan penetapan harga kios dinilai mencekik para pedagang kecil.

“Saya minta kepada Walikota Bandung untuk menahan dulu, moratorium dulu revitalisasi Pasar Ciroyom ini. Permasalahan dasarnya belum selesai, mulai dari alasan hak lahan yang sebagian masih digugat oleh pihak ketiga, hingga masalah harga yang sangat memberatkan pedagang kecil,” kata Ono Surono.

Lonjakan tarif sewa lapak menjadi salah satu sorotan utama karena terpaut jauh dari nominal sosialisasi awal. Besaran harga yang mulanya diinformasikan Rp12 juta, membengkak menjadi Rp16 juta, Rp26 juta, hingga menyentuh angka Rp35 juta untuk tiap meter perseginya.

“Artinya, untuk satu lapak seluas 5 meter saja, pedagang harus mengeluarkan Rp175 juta, yang lebih zalim lagi mereka dipaksa melunasi dalam waktu 4 bulan sampai Desember. Mana ada pedagang kecil yang mampu menyicil sebesar itu dalam waktu sesingkat itu,” keluhnya.

Di samping beban finansial yang memberatkan, indikasi praktik melawan hukum juga mengemuka dalam transaksi kios. Ono membeberkan laporan mengenai tempat berjualan yang telah disetor uang mukanya oleh pedagang, namun malah dipindahtangankan kembali kepada pembeli lain oleh oknum Perumda.

“Ini sudah ada unsur pidana. Saya mendorong para pedagang yang dirugikan untuk melaporkan oknum Perumda tersebut ke pihak kepolisian,” katanya.

Guna menyelesaikan benang kusut tersebut, Ono telah berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRD Kota Bandung agar memanggil Walikota Bandung, jajaran Biro Ekonomi, beserta manajemen Perumda dalam agenda pemanggilan resmi pekan ini.

Sumber: Pojok Satu