- Dugaan korupsi terjadi dalam pengelolaan keuangan Desa Paniis pada 2021 dan 2022
- Kerugian negara ditaksir mencapai Rp530 juta
- Berkas perkara tersangka R dinyatakan lengkap atau P-21 pada 27 Oktober 2026
WartaPurwakarta - Polres Kuningan mengusut dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Paniis, Jawa Barat, yang menyeret kepala desa berinisial R (66). Perkara tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp530 juta.
Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama mengatakan, dugaan penyimpangan itu berlangsung dalam pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran 2021 dan 2022.
“Tersangka berinisial R (66), diduga menggunakan dana desa serta pendapatan dari bantuan PDAM Kota Cirebon untuk memenuhi kebutuhan pribadi,” katanya di Kuningan, Kamis.
Berdasarkan penyidikan, dana tersebut diduga dipakai untuk membayar utang pribadi dan membiayai pendidikan anak tersangka.
Dalam proses pengusutan, penyidik memeriksa berbagai dokumen, mulai dari anggaran, catatan transaksi perbankan, bukti pencairan dana, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan desa.
Dokumen juga diperoleh dari sejumlah saksi, di antaranya mantan sekretaris desa, petugas keuangan desa, perangkat desa, ketua badan permusyawaratan desa, serta pihak perbankan.
“Barang bukti lainnya berupa dokumen kerja sama bantuan pengamanan sumber air dan pembangunan desa dengan PDAM,” katanya.
Selain itu, polisi mengamankan dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pelaksanaan kegiatan desa. Beberapa kegiatan yang diperiksa antara lain pembangunan jalan usaha tani dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
R disangkakan melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Bellen mengatakan Kejaksaan Negeri Kuningan telah menyatakan berkas perkara R lengkap atau P-21 pada 27 Oktober 2026.
“Dengan kelengkapan berkas tersebut, perkara dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme penanganan perkara pidana,” katanya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat