- Polresta Bandung memediasi dialog antara PTPN I Regional 2 dan Aliansi Petani Pangalengan
- BPN akan verifikasi status dan koordinat lahan HGU
- Kesepakatan menunda pembukaan atau pembangunan lahan sampai verifikasi selesai
WartaPurwakarta - Polresta Bandung menjadi mediator dalam pertemuan antara PTPN I Regional 2 dengan Aliansi Petani Pangalengan (APP) pada Sabtu di Bandung. Kapolresta Bandung, Kombes Pol. Tri Suhartanto, menegaskan peran kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban serta fasilitator bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan aspirasi mereka.
"**Kami hadir sebagai pihak yang netral untuk menjaga situasi tetap kondusif. Silakan masing-masing perwakilan menyampaikan pendapat agar dapat ditemukan kesepakatan bersama,**" ujarnya.
Audiensi membahas isu-isu utama terkait hak guna usaha (HGU), batas wilayah, serta kesesuaian penggunaan lahan dengan peraturan tata ruang. Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, Aria Wijaya, menyatakan BPN akan melakukan pengecekan dan verifikasi status lahan, termasuk memastikan koordinat batas yang berada dalam atau di luar wilayah HGU PTPN.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyama, menambahkan bahwa semua masukan akan disalurkan kepada Bupati Bandung untuk dipertimbangkan lebih lanjut. "**Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam audiensi ini akan kami tampung dan sampaikan kepada Bupati Bandung untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut,**" katanya.
PTPN I Regional 2 dan APP sepakat menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran aktivitas di wilayah tersebut tanpa gangguan. Kedua pihak juga berkomitmen menunda segala pembukaan lahan baru atau proyek konstruksi hingga BPN menyelesaikan verifikasi koordinat dan status lahan yang diperselisihkan.
APP menyatakan kesiapannya membongkar bangunan madrasah bila hasil verifikasi BPN menunjukkan bangunan tersebut berada dalam area HGU PTPN. Sebaliknya, PTPN berjanji tidak menentang keberadaan bangunan bila terbukti berada di luar HGU.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"**Kami berharap kesepakatan ini dapat menjadi jalan penyelesaian yang baik bagi semua pihak sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Pangalengan tetap terjaga,**" tutup pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat