Poin Penting
  • Presiden Prabowo Subianto segera menyerahkan lahan untuk Sekolah Rakyat dan RTH di Kota Bandung
  • Fasilitas pendidikan yang dikelola Kemensos tersebut diproyeksikan menampung 2.000 peserta didik
  • Keberadaan dua Sekolah Rakyat di Bandung disiapkan guna menekan angka 7.800 anak tidak sekolah

WartaPurwakarta - Sebanyak 2.000 peserta didik di Kota Bandung diproyeksikan menempuh pendidikan melalui program Sekolah Rakyat menyusul rencana penyerahan aset lahan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Farhan mengonfirmasi kabar penyerahan tanah dari Kepala Negara tersebut, yang peruntukannya direncanakan mencakup sarana edukasi sekaligus area ruang terbuka hijau.

"Nah, alhamdulillahnya hari ini saya mendapatkan kabar bahwa Pak Presiden akan menyerahkan lahan kepada Kota Bandung untuk dijadikan sekolah rakyat dan ruang terbuka hijau," jelas Farhan.

Terkait titik lokasi maupun luas area, Pemerintah Kota Bandung saat ini masih menanti informasi resmi lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Insyaallah dalam minggu-minggu depan akan mendapatkan kepastian. Untuk itu, atas nama pemerintah dan warga Kota Bandung, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatiannya yang begitu besar kepada kami," jelasnya.

Menyinggung perihal target dimulainya pengerjaan fisik, Farhan belum dapat memastikan tenggat waktunya. Namun, begitu lahan resmi tersedia, aset tersebut akan langsung diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk tahap pembangunan gedung. Tanah yang disiapkan dikabarkan berasal dari pembebasan lahan milik warga.

"Lahannya punya warga yang diakuisisi. Saya enggak tahu, pokoknya mah Pak Presiden ngasih aja gitu. Ya hasil asesmennya, kita masih menunggu," tuturnya.

Farhan menerangkan bahwa setiap pemerintah daerah memang diwajibkan mengalokasikan satu bidang lahan untuk Sekolah Rakyat, sementara pembangunan sarana serta tata kelola institusinya berada sepenuhnya di bawah naungan Kementerian Sosial.

"Itu tanahnya maupun manajemennya oleh Kementerian Sosial. Kan setiap pemerintahan kota/kabupaten harus menyumbangkan satu lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Jadi dari presiden kepada pemerintah, pemerintah menyerahkannya kepada Kementerian Sosial," tuturnya.

Di Kota Bandung sendiri, bakal beroperasi dua unit Sekolah Rakyat. Keberadaan fasilitas ini dinilai berjalan positif serta menjadi instrumen krusial dalam menuntaskan persoalan 7.800 anak tidak sekolah (ATS) di wilayah tersebut.

Sumber: Pojok Satu