Poin Penting
  • KPK menetapkan 8 tersangka dan menyita Rp 106,3 miliar dalam OTT di BPN Kabupaten Bogor
  • Kegiatan KPK di Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor menyita uang Rp 1,5 miliar namun belum ada penetapan tersangka
  • Praktisi hukum Dita Aditya menilai perbedaan perlakuan tersebut mencerminkan lemahnya integritas KPK secara politis

WartaPurwakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai sorotan tajam dari kalangan praktisi hukum terkait perbedaan pendekatan dalam menangani dua kasus di wilayah Kabupaten Bogor. Ketimpangan perlakuan antara penindakan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor dengan penanganan kasus di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor dinilai menimbulkan tanda tanya besar.

Belum lama ini, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di BPN Kabupaten Bogor. Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah itu menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk pimpinan tertinggi instansi yang membidangi urusan pertanahan di kabupaten tersebut. Dari operasi itu, KPK turut mengamankan uang senilai Rp 106,3 miliar.

Namun, langkah yang diambil KPK terhadap kasus di Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor justru berbeda jauh. Diketahui bahwa sebelum melaksanakan OTT di BPN, KPK terlebih dahulu melakukan kegiatan di kedua instansi tersebut. Berdasarkan rilis resmi KPK, kegiatan itu berhasil mengamankan dan menyita uang sebesar Rp 1,5 miliar, tetapi tidak satu pun tersangka yang ditetapkan.

Praktisi hukum Dita Aditya, S.H., M.H. menyoroti tajam ketimpangan ini. Menurutnya, perbedaan perlakuan KPK tersebut menjadi indikator bahwa integritas lembaga itu lemah secara politis.

"Dengan kesamaan adanya Barang Bukti, adanya Perbuatan, adanya Pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban, mengapa di satu sisi OTT disatu sisi yang lain hanya sekedar GIAT? lantas alasan apa yang fit and proper selain tekanan politis," ujar Dita Aditya, S.H., M.H.

Dita, yang akrab disapa Adit, menegaskan bahwa inkonsistensi tindakan KPK dalam menangani kedua perkara tersebut berpotensi merusak citra lembaga antirasuah, apalagi hingga kini belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan dalam kasus Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor.

"Walaupun setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda, tapi guna menyelamatkan reputasinya KPK harus segera menetapkan Tersangka pada kasus Bappenda dan BKPSDM serta menelususri aliran uangnya kemana saja," tambah Adit.

Selain itu, Adit juga menyampaikan kekhawatirannya terkait surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang telah dikeluarkan KPK. Ia menduga langkah tersebut bisa menjadi bentuk pengalihan isu dari proses hukum di Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor.

"Yang menjadi kekhawatiran hari ini, Sprindik umum menjadi alat untuk mengaburkan temuan pertama," tegasnya.

Diketahui, KPK sebelumnya telah menjalankan serangkaian tindakan di Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor. Meski kasus tersebut sudah memasuki tahap penyidikan dan penyitaan uang senilai Rp 1,3 miliar, serta KPK sendiri telah mengonfirmasi adanya penggeledahan, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Kondisi ini sangat kontras dengan penanganan kasus BPN Kabupaten Bogor yang langsung berujung pada penetapan delapan tersangka.

"Ini preseden buruk yang tak dapat dibantah, diwilayah hukum yang sama, lokasi yang tidak jauh, akan tetapi perbedaan perlakuannya sungguh timpang tidak equal, ada apa ??!! Publik harus peka terhadap peristiwa ini. Karena hukum bukan bahan bancakan yang begitu murahan di nego dibalik layar penegakan hukum

Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat