- Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setujui skema pembiayaan bagi warga tanpa BPJS atau KTP untuk layanan kelas III di rumah sakit Jawa Barat dan Jakarta
- Gubernur Dedi Mulyadi umumkan kesepakatan dengan rumah sakit RSCM, Harapan Kita, Bunda dan Anak, Dharmais, serta RSPAD
- Skema mencakup kasus darurat, kecelakaan, penganiayaan, dan pasien BPJS dengan jenis pengobatan di luar cakupan
WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota mengumumkan mekanisme pembiayaan baru yang memungkinkan penduduk tanpa kepesertaan BPJS Kesehatan atau bahkan tanpa KTP tetap menerima perawatan medis. Kebijakan ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut KDM, kesepakatan telah ditandatangani antara pemerintah provinsi, para bupati, wali kota, serta seluruh rumah sakit yang beroperasi di Jawa Barat dan sejumlah rumah sakit besar di Jakarta. “Bagi seluruh warga Jawa Barat, jadi para bupati dan wali kota sudah menandatangani kesepakatan bersama Gubernur Jawa Barat dan seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Barat dan rumah sakit-rumah sakit besar yang ada di Jakarta,” ujarnya.
Daftar rumah sakit di Jakarta yang termasuk dalam perjanjian meliputi RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), RS Harapan Kita, RS Bunda dan Anak Harapan Kita, RS Dharmais, dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Warga yang tidak memiliki BPJS, baik karena belum mendaftar, kehabisan hak, atau tidak terbayar, serta yang belum memiliki KTP, dapat berobat di unit kelas III rumah sakit tersebut dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. “Bahwa warga Jawa Barat yang tidak punya BPJS, yang BPJS-nya habis, BPJS-nya tidak terbayar, tidak punya KTP, kalau sakit bisa berobat di rumah sakit tersebut di kelas 3 dan pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” jelas KDM.
Kebijakan ini juga memperluas jangkauan bagi pemegang BPJS yang jenis pengobatannya tidak tercakup dalam paket standar. “Serta yang di rumah sakit punya BPJS tapi BPJS-nya tidak meng-cover jenis-jenis pengobatan tertentu, itu nanti tetap bisa dilayani pengobatannya,” tambahnya.
Selain itu, skema pembiayaan mencakup penanganan kasus darurat, termasuk kecelakaan, penganiayaan, pembegalan, maupun perampokan yang mengakibatkan luka-luka. “Atau orang mengalami kecelakaan bisa dilayani, mengalami penganiayaan, pembegalan, perampokan mengakibatkan luka-luka bisa dilayani,” kata Gubernur.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
KDM menegaskan bahwa ketiadaan KTP tidak menjadi penghalang bagi warga Jawa Barat untuk menerima pertolongan medis. “Tidak punya KTP? Yang penting ada warga Jawa Barat bisa dilayani,” pungkasnya.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat