Poin Penting
  • Proyek pembangunan halte BRT berpotensi memicu kemacetan di kawasan Bandung Raya
  • Komisi IV DPRD Jawa Barat meminta Kemenhub mengerahkan petugas gabungan di titik rawan macet
  • Sosialisasi rute dan rekayasa lalu lintas dinilai penting agar pengguna jalan dapat mencari jalur alternatif

WartaPurwakarta - Kementerian Perhubungan didesak segera mematangkan langkah mitigasi kemacetan bersama kepolisian serta jajaran pemerintah daerah menyusul dimulainya pengerjaan fisik halte Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Bandung Raya. Desakan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Tedy Rusmawan.

Penempatan personel di setiap area konstruksi halte dinilai mendesak guna mengurai antrean kendaraan, menjamin keamanan pengguna jalan, serta menekan kepadatan lalu lintas sepanjang pengerjaan infrastruktur berlangsung. Tedy menerangkan, tim gabungan yang terdiri atas unsur kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga Dinas Perhubungan (Dishub) mesti disiagakan, terutama saat jam sibuk.

“Terkait dengan BRT, di beberapa titik seperti Jalan Jakarta, disiapkan petugas untuk menjaga dan memudahkan pergerakan. Intinya, petugas ini sangat penting untuk bisa mengendalikan kondisi di lapangan,” kata Tedy kepada ANTARA di Bandung, Sabtu.

Menurut Tedy, manajemen dan rekayasa arus kendaraan pada titik-titik pengerjaan konstruksi harus dimaksimalkan. Pasalnya, penyempitan jalan akibat proyek halte berpotensi menghambat laju kendaraan sekaligus memicu kecelakaan lalu lintas.

“Antisipasinya saja, menurunkan teman-teman kita masih kurang optimal. Jadi lebih cenderung pembiaran. Kesannya karena salah satu faktor itu, padahal ada faktor lain yang menyebabkan kemacetan di titik tersebut,” ujarnya.

Guna mencegah tersendatnya arus mobilitas warga, Kemenhub selaku penanggung jawab proyek didorong menjalin komunikasi intensif dengan Polda Jawa Barat beserta pemerintah kabupaten dan kota setempat. Proyek transportasi massal garapan pemerintah pusat ini lintasannya mencakup lima wilayah administratif di Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Di samping penyiagaan aparat di lapangan, Tedy juga mengingatkan pentingnya penyebaran informasi secara masif kepada khalayak perihal titik-titik proyek serta ruas jalan yang rawan tersendat.

“Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat mengatur waktu perjalanan dan memilih jalur alternatif untuk menghindari titik pekerjaan,” katanya.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat