Poin Penting
  • Proyek KNMP senilai Rp10,6 miliar dari APBN 2025 belum diserahterimakan meski kontrak berakhir 31 Desember 2025
  • Kades Karangjaladri menyatakan belum ada koordinasi dari KKP maupun PPK soal serah terima dan pengelolaan
  • Pemerintah desa menolak buru-buru menandatangani berita acara sebelum pekerjaan dipastikan tuntas 100 persen

WartaPurwakarta - Proyek Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, masih menyimpan ketidakpastian. Pembangunan yang menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sekitar Rp10,6 miliar itu belum kunjung diserahkan kepada Pemerintah Desa Karangjaladri.

Kontrak pekerjaan sendiri telah berakhir sejak 31 Desember 2025. Hingga Selasa (15/9/2026), keterlambatan proyek tersebut mencapai sekitar delapan bulan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, bangunan KNMP sudah berdiri kokoh dan secara umum tampak siap dimanfaatkan. Meski demikian, persoalan yang mengemuka bukan sekadar berdirinya bangunan, melainkan kepastian kapan proyek dinyatakan rampung dan dapat diserahterimakan. Hingga kini, proses serah terima dan pengoperasian fasilitas tersebut masih menanti kejelasan dari pihak terkait.

Kepala Desa Karangjaladri, Eris Darmawan, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima koordinasi lanjutan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyangkut proses serah terima dan pengelolaan KNMP.

"Hingga saat ini kami belum menerima atau serah terima pembangunan KNMP. Hingga detik ini belum ada koordinasi dari pihak KKP maupun PPK terkait serah terima dan pengelolaan," kata Eris, Selasa 15 September 2026.

Eris juga menyampaikan bahwa pihak desa belum mengetahui secara pasti apakah serah terima nantinya dilakukan langsung kepada pemerintah desa atau kepada KDMP. Menurutnya, belum ada kepastian mengenai kapan KNMP diresmikan, kapan diserahterimakan, maupun kapan fasilitas itu mulai dioperasionalkan.

"Kalau untuk bangunan saya kira sudah 99 persen sudah bisa digunakan. Kecuali untuk pabrik es, itu harus disiapkan mesin karena harus mengambil air laut langsung. Jadi harus ada pekerjaan tambahan," tambah Eris.

Pihak desa, lanjut Eris, sebelumnya telah mengusulkan pekerjaan tambahan agar fasilitas KNMP dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Meski demikian, Pemerintah Desa Karangjaladri tidak ingin terburu-buru menerima serah terima apabila masih ada pekerjaan yang belum tuntas.

Eris menegaskan, pihak desa perlu mengetahui secara jelas kondisi pekerjaan dan berita acara serah terima sebelum menandatanganinya.

"Kita juga nggak mau ketika sudah diterima kemudian masih ada kekurangan dan pihak kami yang terbebani. Jadi memang harus 100 persen bisa digunakan," tegasnya.

Ia menyatakan, apabila seluruh pekerjaan dinyatakan tuntas, pihak desa pada prinsipnya siap menerima. Namun, dokumen dan berita acara serah terima harus dipelajari lebih dahulu.

"Tentu kita harus pelajari dulu berita acaranya. Jadi ketika memang belum ada yang selesai, ya bereskan dulu. Kemudian kalau setelah clear, beres 100 persen, mungkin kami akan menandatangani atau menerima serah terima tersebut," ujarnya.

Sumber: Harapan Rakyat