Poin Penting
  • Proyek galian pipa gas di Perumahan Kopi Montong dikeluhkan karena mengganggu akses dan tanpa pemberitahuan
  • Qorib mendesak Pemkab Cirebon dan aparat penegak hukum mengaudit perizinan serta pelaksana proyek
  • Warga berencana melayangkan keberatan resmi ke pengembang PT Tulus Asih Group dan instansi berwenang

WartaPurwakarta - Aktivitas pengerjaan jaringan pipa gas di kawasan Perumahan Kopi Montong, Kota Baru Keandra, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, memicu protes warga setempat. Ceceran material, timbunan tanah, serta lubang galian yang mengular di ruas jalan lingkungan dipandang menyulitkan mobilitas sekaligus mengusik kenyamanan para penghuni.

Rasa kecewa diutarakan oleh salah satu penghuni Cluster Manara, Qorib, S.H., M.H. Ia menyayangkan ketidaktertiban proyek tersebut di lapangan, ditambah ketiadaan sosialisasi awal kepada masyarakat yang berdomisili di area tersebut.

“Saya sangat kecewa. Lingkungan rumah kami yang sebelumnya dapat digunakan dengan baik, tiba-tiba mengalami gangguan akibat pekerjaan proyek. Kami sebagai penghuni tidak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu. Ini bukan cara kerja yang profesional,” kata Qorib, Sabtu (10/10/2026).

Menurut Qorib, setiap pengerjaan infrastruktur semestinya dibarengi rancangan matang yang mengutamakan keselamatan publik dan menekan imbas negatif bagi warga. Kontraktor berkewajiban menjamin lintasan menuju hunian tetap aman dilalui serta mengembalikan kondisi jalan seperti sediakala usai pekerjaan rampung.

Kondisi tersebut mendorong Qorib meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama aparat penegak hukum segera mengusut proyek tersebut. Pemeriksaan dinilai penting untuk menelusuri keabsahan dokumen perizinan, pihak yang memegang tanggung jawab, serta komitmen restorasi fasilitas umum. Pihak operator jaringan, kontraktor, dan instansi berkaitan juga diminta membeberkan landasan hukum proyek secara transparan.

“Ini harus diperiksa secara menyeluruh. Kami tidak ingin masyarakat dirugikan akibat pekerjaan proyek. Jika seluruh perizinan sudah lengkap, silakan dijelaskan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum,” ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti dugaan izin yang diberikan pihak pengembang perumahan, PT Tulus Asih Group. Keberadaan surat persetujuan tersebut perlu dicocokkan dengan regulasi teknis lainnya yang menyesuaikan klasifikasi jalan dan infrastruktur yang dibangun.

Penghuni perumahan kini menyiapkan surat keberatan resmi yang ditujukan kepada PT Tulus Asih Group, jajaran Pemkab Cirebon, serta dinas terkait. Mereka menuntut pihak pengembang dan pelaksana pekerjaan bertanggung jawab secara terbuka serta memastikan pemulihan lingkungan segera dilakukan.

Secara yuridis, kerugian yang ditimbulkan dari pekerjaan infrastruktur ini berpotensi merujuk pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum dan kelalaian, yang bergantung pada pembuktian fakta di lapangan. Qorib menegaskan bahwa langkah warga ini bukan penolakan terhadap pengadaan jaringan gas, melainkan kritik atas buruknya tata kelola kerja, minimnya koordinasi, terganggunya akses jalan, serta ketidakjelasan proses pemulihan fasilitas publik.

Sumber: Pojok Satu