- PAD Subang baru mampu menutup sekitar 23 persen dari total belanja daerah
- Lima skema pembiayaan kreatif ditawarkan calon Sekda Subang Rahmat Effendi dalam seleksi calon Sekda 2026
- Skema mencakup KPBU, pemanfaatan aset daerah melalui BGS, penguatan BUMD, serta diversifikasi sumber pendanaan lainnya
WartaPurwakarta - Kabupaten Subang tengah mengalami transformasi ekonomi yang ditandai oleh beroperasinya Pelabuhan Patimban, ekspansi kawasan industri, serta tumbuhnya beragam kegiatan ekonomi baru. Momentum ini membuka jalan bagi percepatan pertumbuhan daerah, meskipun laju ekonomi semata belum cukup menjawab seluruh tantangan pembangunan.
Kapasitas fiskal yang memadai tetap diperlukan pemerintah daerah guna membangun infrastruktur, meningkatkan mutu layanan publik, memperkuat sektor sosial, dan merespons kebutuhan warga yang kian beragam. Dalam konteks itulah konsep pembiayaan kreatif atau creative financing yang diusung Rahmat Effendi, calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, menawarkan perspektif baru soal pendanaan pembangunan daerah.
Gagasan tersebut disampaikan Rahmat dalam rangkaian proses seleksi calon Sekda Subang 2026. Ia menempatkan keterbatasan ruang fiskal sebagai persoalan utama yang perlu dijawab lewat diversifikasi sumber pembiayaan.
Menurut Rahmat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subang saat ini baru sanggup menutup sekitar 23 persen dari total belanja daerah. Angka tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memerlukan strategi alternatif agar pembangunan tidak sepenuhnya bertumpu pada kemampuan APBD.
Di sisi lain, Subang justru memiliki modal ekonomi yang besar. Pengembangan Patimban dan kawasan industri berpotensi menggerakkan investasi, perdagangan, logistik, manufaktur, hingga berbagai layanan penunjang. Tantangan sesungguhnya bukan hanya soal menarik investor, melainkan bagaimana mengonversi pertumbuhan ekonomi itu menjadi kapasitas pendanaan pembangunan oleh pemerintah daerah.
Pendekatan pembiayaan kreatif berupaya menjawab persoalan itu dengan memperluas sumber daya yang bisa dioptimalkan pemerintah. Rahmat mengajukan sejumlah skema yang dapat dikembangkan untuk mengurangi beban APBD.
Pertama, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui mekanisme ini, pembiayaan dan keahlian sektor swasta dilibatkan dalam proyek berbiaya besar. Pemerintah tidak perlu menanggung seluruh kebutuhan investasi dari APBD, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan proyek, kerangka regulasi, dan manfaat bagi masyarakat.
Kedua, pemanfaatan aset daerah melalui skema Bangun Guna Serah (BGS). Aset milik pemerintah dapat dikelola sebagai sumber daya ekonomi tanpa melepas kepemilikan. Pihak ketiga dimungkinkan membangun atau mengelola fasilitas di atas aset pemerintah berdasarkan perjanjian yang berlaku. Skema ini juga dapat diarahkan untuk kebutuhan pelayanan publik tertentu, termasuk pengelolaan persampahan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ketiga, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tumbuhnya kawasan industri menciptakan permintaan terhadap berbagai layanan seperti penyediaan air minum, jaringan gas, dan kebutuhan industri lainnya. Sektor-sektor tersebut dapat dijajaki BUMD sesuai kapasitas dan ketentuan yang berlaku, sehingga BUMD tidak sekadar menjadi entitas usaha daerah tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal.
Dengan kelima skema yang ditawarkan, Rahmat Effendi berupaya menunjukkan bahwa ketergantungan pada APBD bisa dikurangi apabila pemerintah daerah mampu memanfaatkan potensi ekonomi Subang secara lebih strategis dan terukur.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat