- Sekitar 300 pemilik bangunan liar di Jalan Lingkar Selatan hingga Jalan Pramuka diberi tenggat sebulan untuk mengosongkan lahan
- Pemkab Cianjur menegaskan tidak pernah menerbitkan izin pendirian bangunan di atas aset daerah tersebut
- Petugas gabungan siap meratakan bangunan secara paksa jika tenggat 28 November 2026 diabaikan
WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan tenggat waktu selama satu bulan bagi ratusan pemilik bangunan tanpa izin yang menempati aset daerah di perlintasan Jalan Lingkar Selatan hingga Jalan Pramuka agar segera mengosongkan area tersebut secara sukarela.
Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Cianjur, Nunang Deni Cahyana, menegaskan bahwa otoritas daerah sama sekali tidak pernah menerbitkan legalitas pemanfaatan tanah bagi pendirian bangunan-bangunan tersebut.
Sekitar 300 pemilik bangunan ilegal diwajibkan membereskan tempat tinggal maupun tempat usaha mereka terhitung sejak 28 Oktober hingga 28 November 2026. Apabila instruksi tersebut tidak dipatuhi, personel gabungan Satpol PP Cianjur akan diterjunkan untuk membongkar paksa seluruh bangunan yang ada.
“Kami memberikan waktu satu bulan untuk mengosongkan lokasi, pemilik bangunan segera mengeluarkan barang-barang di dalam bangunan sebelum batas waktu pengosongan berakhir," katanya.
Nunang membeberkan bahwa inspeksi lapangan telah berulang kali dijalankan oleh pihak BKAD bersama Satpol PP Cianjur. Kendati demikian, bangunan tak berizin di atas tanah pemerintah daerah itu justru terus bertambah banyak.
Pihak berwenang tercatat sudah berkali-kali melayangkan surat peringatan melalui koordinasi pemerintah desa, aparat kepolisian, Satpol PP, hingga bidang aset. Karena teguran tersebut tidak digubris oleh para penghuni, surat peringatan ketiga akhirnya diterbitkan sebagai landasan eksekusi penertiban.
Operasi penertiban ini digulirkan demi mengamankan kepemilikan aset pemerintah daerah agar tidak dikuasai secara sepihak tanpa hak, baik untuk kepentingan mendirikan warung maupun hunian pribadi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Kami pastikan semua bangunan sudah dikosongkan sebelum batas waktu habis, jika tidak juga diindahkan kami akan melakukan pembongkaran paksa bersama petugas gabungan," katanya.
Nunang kembali mengingatkan para pemilik agar menuntaskan pembongkaran mandiri sebelum masa toleransi kedaluwarsa, mengingat penindakan tegas oleh tim gabungan bakal langsung dieksekusi setelah 28 November.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat