Poin Penting
  • Bupati Subang menetapkan target dividen Rp4-5 miliar per tahun bagi setiap BUMD
  • BUMD dilarang terus bergantung pada penyertaan modal tanpa mengembalikan manfaat finansial
  • Pengelolaan aset daerah Sari Ater oleh pihak ketiga harus memenuhi tiga syarat mutlak termasuk transparansi keuangan

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Subang tengah mengubah orientasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara mendasar. Di tengah menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat, seluruh BUMD di wilayah tersebut kini diwajibkan menghasilkan keuntungan konkret dan menyetorkan dividen guna menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menekankan bahwa setiap BUMD wajib memiliki sasaran kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan tiap tahunnya. Penyertaan modal yang dikucurkan pemerintah daerah, menurutnya, harus berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan mencetak laba serta membagikan dividen.

"Setiap tahun harus ada target yang bisa dipenuhi oleh BUMD," kata Reynaldy dalam program Bincang-bincang Pasundan.

Reynaldy bahkan memberikan ilustrasi besaran dividen yang mesti dikejar. Apabila sebuah perusahaan daerah mendapat target penyetoran dividen antara Rp4 miliar sampai Rp5 miliar, maka pencapaian angka tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab jajaran manajemen.

"Kalau saya masih harus mikir bagaimana caranya, saya saja yang jadi direksi. Justru tugas direksi bagaimana mencari potensi agar BUMD ini bisa menghasilkan profit untuk Kabupaten Subang," tegasnya.

Kepala daerah itu juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang menuntut Pemkab Subang menggali sumber pemasukan baru. Selain mengoptimalkan peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), BUMD dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkokoh kas daerah.

Reynaldy secara tegas menolak jika BUMD justru menjadi beban anggaran yang terus menerus menyerap penyertaan modal tanpa mampu memberikan timbal balik finansial.

"BUMD jangan sampai jadi parasit di dalam tubuh pemerintah. Jangan sampai kita kasih penyertaan modal, mereka tidak mengembalikan, bahkan malah minta modal lagi," ujarnya.

Beberapa BUMD sudah diberikan target spesifik. BPR Subang, misalnya, dibebankan target dividen berkisar Rp4,5 miliar hingga Rp5 miliar. Perumda Air Minum juga memperoleh beban kontribusi dalam rentang serupa. Sementara itu, Subang Sejahtera (SS) menghadapi tantangan tersendiri lantaran sebagian lini bisnisnya bersinggungan dengan sektor galian yang kini diperketat regulasinya oleh pemerintah daerah. Meski demikian, Reynaldy menilai SS masih menyimpan peluang besar untuk berkembang karena cakupan usahanya lebih luwes dibandingkan BUMD lainnya.

Selain membenahi BUMD, Pemkab Subang juga meninjau ulang potensi sejumlah aset daerah yang dikelola oleh pihak ketiga. Kawasan wisata Sari Ater menjadi salah satu sorotan utama. Reynaldy menegaskan bahwa kerja sama pengelolaan aset daerah harus mendatangkan manfaat nyata bagi kabupaten.

Tiga hal yang menurutnya bersifat mutlak dalam pengelolaan aset tersebut meliputi, pertama, pembagian PAD atau keuntungan bagi daerah harus ditetapkan secara jelas. Kedua, Pemkab Subang menghendaki adanya keterwakilan melalui posisi dewan direksi agar pemerintah daerah memiliki kendali terhadap jalannya pengelolaan. Ketiga, kewajiban perpajakan serta pembukuan dan laporan keuangan perusahaan harus bersifat terbuka.

"Pembagian PAD harus jelas. Saya minta dewan direksi di dalamnya. Ketiga, pembayaran pajak harus jelas dan keuangan, pembukuan dan lain-lain harus diketahui oleh direksi kita," katanya.

Menurut Reynaldy, kehadiran wakil pemerintah daerah di dalam struktur perusahaan penting agar Pemkab Subang tidak sekadar menerima laporan tahunan, melainkan dapat memantau perkembangan bisnis secara berkala.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat