Poin Penting
  • Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyoroti pentingnya pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif
  • Seminar Nasional Perwira Siswa (Pasis) Dikreg LXVIII Seskoad di Bandung, 3 November 2026
  • Koordinasi antara pemerintah pusat, pemda, dan pemangku kepentingan dianggap kunci keberhasilan program

WartaPurwakarta - Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, menegaskan bahwa strategi pembangunan di Papua harus mengintegrasikan faktor budaya, geografis, serta kepentingan beragam pihak agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata. Pernyataan tersebut disampaikan pada Seminar Nasional Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) yang berlangsung di Gedung Seskoad, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa 3 November 2026.

Dalam rangka menegaskan pentingnya perdamaian bagi warga Papua, Haluk menuturkan, "Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian." Ia menambahkan bahwa keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial di wilayah tersebut menuntut pemahaman mendalam sebelum kebijakan pemerintahan diterapkan.

Menurutnya, kondisi topografi Papua—dari pegunungan hingga pulau-pulau terpencil—menuntut pola pembangunan yang disesuaikan dengan tiap daerah. Tantangan dalam transportasi, konektivitas, logistik, dan akses layanan publik harus dipertimbangkan secara khusus, sehingga pendekatan seragam tidak lagi relevan.

Haluk menekankan pula perlunya keterlibatan semua elemen terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat luas. "Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders," ujarnya.

Ia memperingatkan pentingnya konsistensi antara tahap perencanaan dan pelaksanaan, mengingat aspirasi yang telah dikumpulkan harus tetap menjadi acuan utama saat program dijalankan. Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi dan otonomi khusus, dianggap krusial untuk menghindari hambatan sektoral.

Mengenai wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah, Haluk menegaskan bahwa optimalisasi melalui sinergi dan kolaborasi menjadi landasan utama perubahan. "Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda … Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan," tegasnya.

Dengan menekankan pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif, Ribka Haluk berharap kebijakan pembangunan Papua dapat lebih inklusif, damai, serta berkelanjutan.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional