- Sebanyak 52 objek pelanggaran terdata di Kecamatan Coblong dan 32 objek di Kecamatan Bandung Wetan
- Pemprov Jabar menegaskan tidak ada kompensasi bagi pemilik bangunan liar karena mereka tidak memiliki hak atas lahan Rumija
- Proses penertiban berlangsung kondusif setelah petugas menempuh pendekatan persuasif melalui surat peringatan dan sosialisasi
WartaPurwakarta - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat melakukan pembongkaran terhadap puluhan bangunan ilegal yang berdiri di atas Ruang Milik Jalan (Rumija) kawasan Jalan Cihampelas, Kota Bandung. Aksi penertiban ini ditujukan untuk memulihkan fungsi ruang publik serta ruang terbuka hijau yang selama ini terganggu akibat pemanfaatan lahan secara tidak sah.
Kepala Satpol PP Jawa Barat, Akhmad Taufiqurrachman, mengungkapkan bahwa hasil pendataan awal mencatat 52 objek pelanggaran di Kecamatan Coblong dan 32 objek lainnya di Kecamatan Bandung Wetan. Bangunan yang menjadi sasaran penertiban cukup bervariasi, mencakup konstruksi semipermanen, bangunan permanen, kios pedagang, hingga papan reklame tanpa izin.
"Kami melakukan penindakan terhadap bangunan liar yang sudah dipastikan berada di atas Rumija di wilayah Jalan Cihampelas ini. Jenisnya beragam, mulai dari warung, pos siskamling, kios pedagang, hingga toko yang memperluas lapak menggunakan sorondoy (sengkuap) untuk berjualan," kata Akhmad di Kota Bandung, Kamis (24/9/2026).
Menurut Akhmad, pelaksanaan penertiban di sepanjang koridor Jalan Cihampelas berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Sebelum eksekusi dilakukan, petugas terlebih dahulu menempuh jalur persuasif dengan mengirimkan Surat Peringatan (SP) 1 hingga 3 serta menggelar sosialisasi secara intensif melalui koordinasi dengan aparat wilayah setempat.
Sejumlah warga pemilik warung sempat menyampaikan keberatan lantaran lokasi tersebut merupakan sumber penghidupan utama mereka. Meski demikian, setelah menerima penjelasan dari petugas, mereka pada akhirnya mau membongkar sendiri bangunan dan menyerahkan area tersebut untuk ditata kembali.
"Sampai saat ini belum ada terkendala. Sudah ada SP 1 hingga 3 dan sosialisasi dari aparat setempat. Memang ada yang keberatan, tapi akhirnya mereka bersedia," ujarnya.
Akhmad juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan menyediakan skema kompensasi bagi para pemilik bangunan ilegal tersebut. Alasannya, berdasarkan regulasi yang berlaku, para pelanggar tidak memiliki hak kepemilikan maupun hak pemanfaatan atas lahan di jalur milik jalan negara.
"Kami tidak memberikan kompensasi karena secara hukum mereka tidak memiliki hak untuk menempati dan mendirikan bangunan di atas Rumija," ucapnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Operasi penertiban ini juga memiliki misi memperbaiki estetika tata ruang Kota Bandung, khususnya di kawasan perkotaan yang padat. Pemprov Jawa Barat berkomitmen terus menyisir berbagai fasilitas umum yang selama ini digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Satpol PP Jawa Barat memastikan aksi penertiban serupa akan terus dilanjutkan secara merata di seluruh titik rawan pelanggaran di wilayah Kota Bandung guna mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau dan ruang publik bagi masyarakat luas.
Sumber: Harapan Rakyat