- Kenaikan status desil secara otomatis menyebabkan sejumlah penyandang disabilitas di Kota Banjar kehilangan bantuan PKH dan BPNT
- PPDI menyambangi kantor BPS Kota Banjar untuk mengklarifikasi basis data penetapan penerima bantuan
- BPS menjelaskan penyusunan DTSEN berpijak pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang mengintegrasikan belasan instansi
WartaPurwakarta - Pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjar menyambangi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) setempat guna mengklarifikasi pergeseran status kesejahteraan yang berujung pada terhentinya kucuran bantuan sosial bagi sejumlah anggotanya, Rabu (23/9/2026).
Langkah koordinasi tersebut ditempuh menyusul banyaknya keluhan dari kalangan disabilitas yang mendadak dicoret dari daftar penerima jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Pemutusan bantuan ini terjadi akibat naiknya status desil ekonomi mereka secara otomatis di dalam sistem.
Ketua PPDI Kota Banjar, Iwan Sanusi, membeberkan bahwa patokan penerima manfaat bansos selama ini sangat mengacu pada tingkatan desil awal.
“Penerima manfaat bantuan sosial seperti PKH dan BPNT itu kan kriterianya dari desil satu sampai empat. Kalau desilnya naik ke desil lima, otomatis sudah tidak bisa lagi mendapatkan bantalan sosial tersebut. Dari pendataan acak sementara, kami mencatat ada sekitar 10 orang yang mengalami kendala ini. Kemungkinan jumlahnya bisa lebih banyak,” terang Iwan.
Iwan semula mengira kebijakan tersebut mengacu pada Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional (DTSN). Namun, perbincangan langsung dengan pimpinan BPS Kota Banjar memastikan bahwa hasil sensus ekonomi terbaru sama sekali belum diaplikasikan ke dalam sistem bantuan sosial.
“Data yang dipakai ternyata bukan dari hasil sensus ekonomi tahun ini. Kami masih menelusuri apakah penetapan ini bersumber dari DTSN atau kementerian/lembaga lain. Mengingat ada delapan kementerian dan lembaga yang terintegrasi dalam data ini,” jelasnya.
Guna mengatasi persoalan itu, PPDI mendorong tersedianya mekanisme sanggah dan revisi data. Para anggota diimbau aktif menyodorkan variabel kondisi ekonomi riil agar pemutakhiran data dapat segera diproses. Iwan turut menyuarakan aspirasi agar penyandang disabilitas diposisikan sebagai subjek aktif dalam agenda pembangunan daerah, salah satunya dengan dilibatkan pada Sensus Ekonomi 2026, bukan semata dijadikan objek pencatatan statistik.
Kedua belah pihak bersepakat mempererat kemitraan untuk memastikan validitas data disabilitas di masa mendatang.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kepala BPS Kota Banjar, Agus Susanto, menyambut positif kedatangan organisasi tersebut. Ia memuji langkah PPDI yang memilih meminta kejelasan secara tatap muka daripada terpengaruh oleh kabar yang beredar di media sosial.
Terkait proses pembaharuan data, Agus menerangkan bahwa perumusan DTSEN merupakan mandat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 yang mengolaborasikan 18 kementerian dan lembaga.
“Data tersebut dihimpun dari berbagai sumber.”
Sumber: Harapan Rakyat