- Status siaga darurat bencana hidrometeorologi berlaku enam bulan mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027
- Seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tercakup dalam penetapan ini
- Ancaman yang diantisipasi meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor
WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi memberlakukan status siaga darurat bencana hidrometeorologi yang mencakup seluruh wilayah provinsi untuk kurun waktu enam bulan, terhitung sejak 1 November 2026 sampai dengan 30 April 2027.
Kebijakan tersebut dituangkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026 yang diteken Dedi Mulyadi pada 2 November 2026. Dalam keterangan yang disampaikan di Bandung, Selasa, Dedi menegaskan bahwa tidak ada satu pun daerah yang dikecualikan dari penetapan ini.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan seluruh 27 kabupaten/kota masuk dalam cakupan status siaga darurat bencana. Wilayah tersebut terdiri dari 18 kabupaten dan sembilan kota," kata Dedi Mulyadi.
Adapun 18 kabupaten yang tercakup yakni Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya. Sementara sembilan kota yang turut masuk dalam daftar adalah Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
Jenis bencana yang diantisipasi melalui penetapan status ini meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor yang berpotensi melanda berbagai titik di Jawa Barat.
"Status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi serta tanah longsor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2026/2027," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain menetapkan cakupan wilayah dan jenis ancaman, keputusan gubernur tersebut juga mengatur mekanisme pendanaan untuk mendukung penanganan kondisi siaga darurat.
"Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata dia.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat