Poin Penting
  • Kota Cimahi baru memiliki satu gerai KDMP karena terkendala keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah
  • Pemerintah pusat menyiapkan pendampingan intensif selama dua tahun masa inkubasi bagi koperasi yang telah terbentuk
  • Pemkot Cimahi berencana menyesuaikan desain bangunan dengan luas lahan yang tersedia melalui koordinasi bersama Agrinas dan Kementerian Koperasi

WartaPurwakarta - Minimnya ketersediaan lahan serta tingginya harga tanah menjadi hambatan serius bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam mengembangkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Meski demikian, pemerintah setempat terus mengupayakan formula pembangunan yang mampu menyelaraskan arahan pemerintah pusat dengan realitas kondisi di lapangan.

Persoalan ini mengemuka dalam kegiatan Training of Trainer (ToT) sosialisasi pembangunan KDMP yang digelar di RW 19 Perumahan Cilame Permai, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Senin (28/9/2026). Kegiatan yang masuk dalam lingkup wilayah Kodim 0609 Cimahi itu dihadiri Dandim 0609 Cimahi, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi, Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bandung Barat, para kepala desa di KBB, serta para lurah se-Kota Cimahi.

Kepala Disdagkoperin Kota Cimahi, Rully Sulfanorida, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep hingga mekanisme pengelolaan Koperasi Merah Putih yang akan dibentuk. Materi disampaikan oleh Direktur Operasional Agrinas, mencakup berbagai tahapan penting mulai dari alasan dan tujuan pendirian koperasi sampai tata kelola operasionalnya.

Rully menegaskan bahwa koperasi yang telah terbentuk tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah menyiapkan pendampingan secara intensif selama masa inkubasi dua tahun agar pengelolaan koperasi sesuai dengan koridor yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Yang disampaikan Pak Direktur tadi memberi gambaran lengkap soal koperasi, dari niat mendirikan sampai cara mengelolanya. Selama dua tahun masa bimbingan, kami akan didampingi betul-betul," kata Rully.

Hingga saat ini, Kota Cimahi baru memiliki satu gerai KDMP. Kendala utamanya terletak pada ketersediaan lahan. Standar yang ditetapkan membutuhkan area sekitar 1.000 meter persegi dengan bangunan seluas 200 meter persegi, sebuah syarat yang sangat sulit dipenuhi mengingat wilayah Cimahi yang sempit dan harga tanah yang terus melambung.

"Kita tetap akan menyediakan tanah milik pemerintah. Tapi kalau soal beli tanah, di Cimahi harganya luar biasa mahal untuk ukuran yang diminta itu," ungkapnya.

Pemkot Cimahi memang memiliki sejumlah aset lahan milik pemerintah, namun luasnya belum sepenuhnya sesuai dengan standar desain pembangunan KDMP. Oleh karena itu, Rully berharap rancangan bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan bersama Agrinas dan Kementerian Koperasi.

"Kalau lahan yang kita punya lebih kecil dari ketentuan, bagaimana cara membangunnya? Kemungkinan desainnya perlu disesuaikan dengan apa yang kita miliki di lapangan," jelas Rully.

Penyesuaian desain tersebut diharapkan tidak menghambat pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di Cimahi. Rully menekankan bahwa KDMP digagas bukan sekadar menjadi simbol, melainkan sebagai motor penggerak kesejahteraan warga di tingkat kelurahan maupun desa.

"Harapan kami, cita-cita pemerintah pusat ini benar-benar terwujud. Tujuan akhirnya satu, kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Pemkot Cimahi menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan berharap Koperasi Merah Putih ke depan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sumber: Harapan Rakyat