- 48 SPPG di Cirebon melayani 121.000 penerima manfaat
- Pakta integritas menekankan bahan baku segar dan proses produksi dalam dapur SPPG
- Pelanggaran dapat berujung pada penutupan permanen SPPG
WartaPurwakarta - Seluruh unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Cirebon menandatangani pakta integritas yang bertujuan memperkuat standar keamanan pangan dalam rangka program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penandatanganan berlangsung pada Rabu di Ruang Rapat Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, dihadiri Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio bersama perwakilan Forkopimda.
Andrie Sulistio menyatakan, “Kami dari DPRD Kota Cirebon bersama Forkopimda mengundang seluruh SPPG se‑Kota Cirebon untuk menandatangani pakta integritas.” Ia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut menjadi landasan bersama agar setiap pengelola melaksanakan layanan sesuai ketentuan keamanan pangan.
Pakta yang disepakati mencantumkan beberapa ketentuan wajib, antara lain bahan baku harus dalam keadaan segar dan dapat dilacak asalnya. “Bahan baku itu harus segar dan bisa ditelusuri asalnya dari mana, semuanya harus jelas,” tegas Andrie. Seluruh tahapan pengolahan, mulai dari persiapan bumbu hingga proses memasak, harus dilakukan di dalam dapur SPPG. Pengelola dilarang menerima bahan setengah matang atau makanan matang dari pemasok eksternal untuk keperluan penyajian menu.
Jika terjadi pelanggaran serupa di masa mendatang, pengelola harus siap menerima konsekuensi berupa penutupan permanen. “Jika nanti terjadi seperti kejadian kemarin lagi, harus siap ketika SPPG tersebut ditutup permanen,” ujar Andrie.
Koordinator Wilayah SPPG Kota Cirebon, Yoga Adijaya, menjelaskan bahwa pengawasan dilaksanakan melalui kunjungan dan evaluasi rutin. “Kami dari jajaran Korwil Kota Cirebon rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari, dengan kunjungan minimal satu SPPG,” katanya. Kota Cirebon memiliki 48 SPPG yang melayani sekitar 121.000 penerima manfaat, sehingga standar operasional menjadi fokus utama dalam menjaga mutu layanan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Yoga menambahkan bahwa pengelola juga diarahkan untuk mengolah limbah organik secara mandiri menjadi pelet pakan ternak atau bekerja sama dengan UMKM. “Untuk penanganan limbah organik, kami bekerja sama dengan dinas terkait dan juga melakukan pengolahan mandiri,” ujarnya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat