Poin Penting
  • Sentul City tidak hadir pada dua panggilan Polda Jawa Barat (12 & 21 Oktober 2026)
  • Pembangunan di lahan sengketa Bojong Koneng tetap berlangsung
  • Kedua belah pihak menegaskan penggunaan jalur hukum untuk selesaikan sengketa

WartaPurwakarta - Sengketa lahan di kawasan Palemboko, Bogor, kembali menjadi sorotan setelah PT Sentul City Tbk tidak menanggapi dua surat undangan dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Undangan tersebut, masing‑masing bertanggal 12 Oktober 2026 dan 21 Oktober 2026, meminta keterangan terkait dugaan perusakan dan pemerasan yang dituduhkan oleh pihak pengelola Palemboko.

Menurut informasi yang disampaikan oleh pengelola Palemboko, proses pembangunan di lokasi yang dipersengketakan, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terus berlanjut. Rekaman video yang beredar pada Jumat, 23 Oktober 2026, memperlihatkan sejumlah pekerja mendirikan bedeng dan menyiapkan pondasi di area tersebut.

Ozzy Sulaiman Sudiro, yang mengklaim kepemilikan lahan, menekankan pentingnya menghormati proses peradilan. “Kalau benar, kenapa harus takut? Saya lebih memilih jalur hukum, bukan melawan secara fisik atau adu massa,” ujarnya.

Pihak PT Sentul City membantah semua tuduhan pemerasan dan penyerobotan lahan. Maesa Putri, yang menjabat sebagai Public Relations perusahaan, menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset legal milik Sentul City. Ia menambahkan bahwa Pepen Efendi, pengelola Palemboko, pernah mengajukan permohonan pinjam pakai atas tanah itu.

Pepen Efendi menolak klaim tersebut dan menyatakan memiliki dokumen yang mendasari kepemilikan lahan atas nama Ozzy Sudiro. Ia juga mengungkapkan pernah diminta uang sebesar Rp200 juta agar pembangunan tidak diganggu, namun menegaskan hal itu masih harus dibuktikan secara hukum. “Kami memilih jalur hukum agar jelas alur pidana dan perdatanya,” tegasnya.

Hingga kini, alasan Sentul City tidak memenuhi dua panggilan tersebut belum terungkap, dan pihak kepolisian belum mengonfirmasi langkah selanjutnya dalam penanganan laporan. Penyelesaian sengketa tetap mengandalkan proses peradilan dan bukti yang sah, bukan tindakan sepihak di lapangan.

Sumber: Halo Purwakarta