Poin Penting
  • DPRD Jabar belum mengeluarkan instruksi pelepasan foto Wapres Gibran Rakabuming Raka
  • Dewan memilih menunggu putusan konstitusional resmi sebelum mengambil langkah kelembagaan
  • Aliansi Masyarakat Sipil Jabar meminta pergantian wakil presiden tunduk pada aturan konstitusi

WartaPurwakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat memastikan institusinya hingga saat ini belum menginstruksikan pelepasan foto Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka di area kantor legislatif daerah. Langkah kelembagaan tersebut ditangguhkan sembari menanti kepastian resmi dari mekanisme ketatanegaraan yang berjalan di Senayan.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena seusai menerima aspirasi Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat di gedung parlemen daerah, Bandung, Kamis. Buky menyatakan pihaknya memilih menghormati agenda konstitusi di tingkat nasional dan menolak mendahului penetapan resmi terkait berakhirnya masa jabatan Gibran.

"Kalau misalnya ada pihak-pihak yang menurunkan foto wakil presiden, itu menurut saya tindakan pribadi ya, jadi bukan institusi," kata Buky.

Terkait kedatangan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat yang menyuarakan dukungan Hak Menyatakan Pendapat ke DPR, Buky membeberkan bahwa surat pernyataan dari perwakilan warga tersebut sejatinya telah masuk ke sekretariat DPRD sehari lebih awal, sebelum informasi resmi mengenai mundurnya Gibran mengemuka ke publik.

"Sebetulnya surat dari teman-teman ini kan sampai kemarin, jadi sebelum Pak Gibran berhenti sebagai Wapres. Tetapi intinya memang salah satunya adalah meminta Pak Gibran untuk berhenti, kemudian meminta DPR MPR segera memprosesnya," ujar Buky.

Walaupun DPRD tingkat provinsi tidak memiliki yurisdiksi untuk menetapkan perkara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Buky menegaskan fungsi lembaganya adalah menyerap suara konstituen daerah lalu meneruskannya kepada lembaga tinggi negara di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan menggarisbawahi perlunya musyawarah serta pemahaman bersama di antara kekuatan politik nasional. Hal itu krusial supaya penetapan figur pimpinan pengganti tidak diputuskan secara sepihak.

Iwan menilai dinamika kepemimpinan yang sedang terjadi patut menjadi catatan evaluasi penting saat menunjuk sosok pendamping Presiden Prabowo Subianto berikutnya. Figur tersebut diharapkan memperkuat stabilitas jalannya kabinet dan tidak memicu friksi baru.

"Pengalaman yang terjadi kemarin jangan terulang dan dapatkan tandemnya Pak Prabowo yang mendukung proses berlangsungnya pemerintahan Pak Prabowo," ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD Jabar berkomitmen mendukung penuh proses transisi yang berjalan di koridor hukum agar agenda pembangunan nasional tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

"Jadi yang saling menguatkan di antaranya dan kita pasti mendukung satu hal yang ini tuh pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat," katanya.

Di sisi lain, perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat Andri P Kantaprawira mendesak agar DPR dan MPR menjalankan prosedur penunjukan suksesor wakil presiden dengan kepatuhan penuh terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 UUD 1945, serta UU MD3.

Selain taat asas hukum, aliansi menuntut pemilihan figur pengganti Gibran didasarkan pada kompetensi teknokratik dan rekam jejak yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar kompromi kepentingan elite politik.

Sebelumnya, Wapres ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya dan telah menyerahkan langsung surat pernyataan kepada jajaran pimpinan MPR RI di Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, sembari meminta dokumen itu segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat