- Pemkab Bandung menerima audiensi PKBDS terkait tuntutan ganti rugi perkara PT BDS di Soreang
- Pemda menegaskan tidak bisa mencairkan ganti rugi secara langsung karena perkara telah masuk ranah hukum dan kepailitan
- Pemkab Bandung turut merugi akibat penyertaan modal dan menyerahkan kelanjutan aset kepada kurator
WartaPurwakarta - Penyelesaian sengkarut yang membelit PT Bandung Daya Sentosa (BDS), khususnya perihal pengembalian kerugian finansial, dipastikan wajib berlandaskan koridor hukum yang sah. Ketegasan tersebut disuarakan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung saat merespons aspirasi para korban.
Sikap resmi otoritas daerah itu dikemukakan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi. Pernyataan ini menyusul pertemuannya dengan jajaran Perkumpulan Korban Bandung Daya Sentosa (PKBDS) di Soreang, Selasa (6/10/2026).
Audiensi tersebut dimanfaatkan PKBDS guna melayangkan permohonan pembayaran ganti rugi kepada Pemkab Bandung atas perkara yang menimpa mereka. Menanggapi desakan itu, Erwin membeberkan bahwa kasus yang membelit PT BDS saat ini statusnya masih bergulir di ranah peradilan.
Perkara perseroan tersebut diketahui telah memasuki tahap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga berujung pada penetapan status pailit, yang secara regulasi kini pengurusannya dialihkan kepada kurator.
"Informasi yang kami terima ada dua hal. Pertama, proses hukum sedang berlangsung. Kita tunggu hasil dan keputusannya. Kedua, salah satu yang diharapkan adalah penyelesaian masalah penggantian uang," ujarnya.
Terkait desakan pencairan kompensasi, Erwin memastikan pemerintah daerah terikat oleh aturan perundang-undangan sehingga tidak berwenang membayarkan ganti rugi secara serta-merta tanpa landasan yuridis.
"Yang jelas kami tegaskan, Pemerintah Daerah tidak mungkin dan tidak dapat (mengganti dana) KECUALI DIATUR secara hukum, mengganti itu sebab kami juga adalah korban," katanya.
Bukan tanpa alasan, Erwin menyebut Pemkab Bandung berada di posisi yang sama buntut adanya kepemilikan dana penyertaan modal pada tubuh perusahaan tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Oleh sebab itu, segala bentuk pembicaraan menyangkut pemulihan hak finansial para pihak akan dibahas merujuk pada ketentuan yang saat ini dipegang oleh kurator independen.
"Nanti kita duduk bersama dengan kurator membicarakan terkait penggantian kalau memang ada yang harus diselesaikan," katanya.
Sumber: Pojok Satu